PADANG, Sumbarpro – Perubahan bentang alam akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor memicu Badan Informasi Geospasial (BIG) bergerak cepat.
Lembaga ini mulai memutakhirkan data spasial bahaya banjir pada 16 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat.
Langkah ini diambil mengingat peta kebencanaan lama belum tentu akurat menggambarkan kondisi terbaru di lapangan.
Data hasil pembaruan tersebut disiapkan sebagai landasan pemerintah daerah dalam menyusun strategi rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memperkuat mitigasi bencana mendatang.
Direktur Pemetaan Tematik BIG Gatot Haryo Pramono menjelaskan bahwa karakteristik wilayah dapat berubah signifikan pascabencana.
“Faktor erosi, sedimentasi, serta perubahan tutupan lahan dinilai memengaruhi pola aliran air dan tingkat bahaya banjir di suatu kawasan,” kata Gatot Haryo Pramono dalam keterangannya dikutip Jumat (18/9/2026).
Sumatera Barat merupakan salah satu daerah terdampak parah akibat fenomena Siklon Senyar pada November 2025 lalu.
Selain Sumatera Utara dan Aceh, bencana tersebut memicu kerusakan fisik yang masif serta menelan banyak korban jiwa.
Dalam skema kerja BIG 2026, pemutakhiran data menyasar sepuluh kabupaten, yaitu Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai.
Sementara enam daerah perkotaan yang dipetakan mencakup Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman, Padang, dan Solok.
Proses pengerjaan diawali pengolahan data secara internal sebelum dilanjutkan validasi langsung ke lapangan.
BIG juga mencocokkan data spasial milik mereka dengan informasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Dinas Pekerjaan Umum Sumbar.
Validasi di lapangan difokuskan pada kawasan rawa, lahan pertanian, hingga infrastruktur pengendali banjir.
Tim Satgas BIG mengukur jejak batas air tertinggi pada bangunan terdampak, mencatat kerusakan, serta mengumpulkan informasi dari perangkat desa setempat.
Hasil pemutakhiran peta bahaya banjir ini akan dipakai untuk memperkuat analisis risiko bertingkat atau cascading risk.
Selain itu, data geospasial terbaru ini dimasukkan ke dalam Dashboard Data Tunggal Pascabencana yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Kehadiran data yang presisi diharapkan dapat mempercepat penerapan prinsip pemulihan yang lebih baik atau build back better.
Pendekatan ini berupaya menekan kerentanan warga sehingga pemukiman baru jauh lebih aman dari ancaman bencana serupa.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat Arry Yuswandi mendukung penuh pembaruan peta geospasial dari BIG tersebut.
Menurutnya, kepastian data wilayah sangat penting untuk mendukung perencanaan mitigasi pada tahap sebelum, saat, hingga setelah bencana.
“Adanya peta yang selalu diperbarui memberikan landasan kuat bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanganan,” ujarnya.
Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun Sumatra Barat yang lebih tangguh menghadapi ancaman banjir di masa depan. (ak/*)
