Sumbarpro – Kesiapsiagaan Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi bencana besar berada di titik kritis.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumbar, Benny Yansukral, secara tegas menyatakan bahwa daerah ini sangat berisiko karena minimnya kesiapan, baik dari segi pemerintah maupun masyarakat.
Pernyataan kritis ini disampaikan Benny di hadapan Panitia Khusus (Pansus) Bencana DPRD Kabupaten Agam pada Rabu (8/10/2025).
Benny mencontohkan, ketidaksiapan ini terlihat jelas di Kabupaten Agam.
“Semua EWS di Agam itu mati. Jadi memang secara teknisnya mitigasi, kalau terjadi bencana kita gak siap,” tukasnya.
Menurutnya, ketidaksiapan ini dipicu oleh keterbatasan anggaran untuk mitigasi, pelatihan, sosialisasi, hingga pemeliharaan aset vital seperti Early Warning System (EWS) Tsunami yang tidak aktif.
Di tengah krisis anggaran, Benny Yansukral menyebutkan BPBD Sumbar terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan.
Meskipun EWS Tsunami yang ada tidak berfungsi, tahun ini BPBD mendapat bantuan untuk membuat satu EWS Tsunami baru di Tiku, sementara daerah lain seperti Pasaman dan Pesisir Selatan juga memiliki beberapa unit.
Selain pembangunan fisik, BPBD fokus pada edukasi dan pelatihan dengan merangkul Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala).
“Mahasiswa ini sering duluan datang ketika terjadi bencana, tapi gak tahu apa yang mau dilakukan, makanya perlu kita latih dan ajak diskusi,” ujarnya.
Pansus Bencana Agam Kejar Solusi Galodo 2024
Sementara itu, Ketua Pansus Bencana DPRD Agam, Yandril, menjelaskan kunjungan mereka ke BPBD Provinsi Sumbar bertujuan mencari informasi dan masukan untuk menyelesaikan persoalan penanggulangan bencana di Agam.
Yandril berharap kunjungan ini dapat mempercepat penyelesaian persoalan pascabencana galodo (banjir) bandang lahar dingin Gunung Marapi yang terjadi pada 2024 lalu.
Dengan adanya solusi cepat dari provinsi, masyarakat yang terdampak diharapkan dapat beraktivitas kembali dengan layak tanpa khawatir berlebihan. (ak)
