Kekurangan guru nasional saat ini menembus angka 464.856 orang, namun terdapat sekitar 71.000 sarjana lulusan program studi pendidikan yang terperangkap dalam gelombang pengangguran intelektual.
JAKARTA, Sumbarpro — Lebih dari 250.000 ruang kelas di Indonesia tanpa guru. Ironisnya, krisis ini terjadi di tengah badai pengangguran intelektual. Dari 1 juta sarjana yang menganggur, 71.000 di antaranya adalah lulusan program studi pendidikan. Mereka lulus, tetapi negara seolah tak mampu menyerap tenaga mereka. Sementara jutaan siswa di pelosok harus belajar tanpa pendamping.
Inilah paradoks pendidikan yang tengah dihadapi Indonesia. Kekurangan guru nasional mencapai 464.856 orang, dengan 224.454 posisi guru yang benar-benar kosong dan tidak terisi hingga pertengahan 2026. Angka ini menjadi potret buram masa depan generasi muda.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, angka kekurangan guru tersebut masih dinamis dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Pasalnya, sekitar 60.000 hingga 70.000 guru pensiun setiap tahun. Sementara, kapasitas lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan hanya berkisar 27.000 hingga 30.000 orang per periode.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengungkapkan bahwa krisis ini merupakan akumulasi akibat sudah tujuh tahun pemerintah tidak kunjung membuka rekrutmen guru PNS secara signifikan.
“Kita ini memang banyak banget kekurangan guru, ada kurang guru 464.856 seluruh Indonesia, sementara kekosongan gurunya 254.454,” ujar Esti, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikdasmen, Selasa (22/9/2026).
Sementara itu, data dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 2025-2029 menunjukkan angka yang lebih besar lagi. Kebutuhan guru nasional mencapai 3.249.356orang, sedangkan yang tersedia hanya 2.526.572 orang. Artinya, Indonesia masih kekurangan 722.784 guru berdasarkan proyeksi strategis jangka menengah.
Dampak kekurangan guru ini terasa langsung dalam proses belajar mengajar. Banyak sekolah harus membagi beban mengajar kepada guru yang ada. Bahkan tidak sedikit guru terpaksa mengajar di luar bidang kompetensinya.
Kekurangan ribuan pendidik juga memaksa sekolah menerapkan sistem kelas rangkap, di mana siswa kelas satu dan kelas dua harus belajar dalam satu ruangan dengan satu orang pengajar secara bergantian. Hal ini membuat guru yang ada harus menanggung beban mengajar hingga 40 sampai 50 jam pelajaran setiap minggu. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas pengajaran dan kesehatan fisik maupun mental para pendidik.
Upaya Pemenuhan Guru
Pemerintah melalui Kemendikdasmen telah menyusun peta jalan (roadmap) untuk mengatasi kekurangan guru secara bertahap. Mendikdasmen Abdul Mu’ti memaparkan bahwa pihaknya akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi guru secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.
“Jadi nanti roadmap-nya itu 2027, kami akan mengangkat 30 persen dari kebutuhan 464 ribu itu, kemudian 30 persen lagi di tahun 2028, dan 2029 kami mengangkat 40 persen,” kata Mu’ti, Selasa (22/9).
Ia menegaskan bahwa seleksi CPNS formasi guru ini akan terbuka untuk diikuti oleh guru honorer, guru PPPK, maupun lulusan baru atau fresh graduate.
