Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyinggung bahwa pembenahan pendidikan harus dimulai dari proses rekrutmen guru. Untuk itu, ia tengah menggagas program ‘crash program’ yang akan merekrut sarjana dari fakultas-fakultas terbaik di Indonesia untuk menjadi ‘guru darurat’.
“Contohnya kita punya 300 ribu sekolah. Kita mulai dari SD dulu. Kita rekrut mungkin 30 ribu sarjana. Kita terjunkan ke sekolah-sekolah yang paling ketinggalan,” tutur Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menarik kembali wewenang pengangkatan dan rekrutmen guru ke pemerintah pusat guna mengatasi ketimpangan kualitas tenaga pendidik di daerah.
Di sisi lain, Direktur Jenderal GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan redistribusi guru secara nasional.
Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang memberi ruang bagi daerah untuk kembali mengajar guru non-ASN demi menjaga pembelajaran tetap berlangsung di sekolah. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ratusan ribu guru honorer yang sebelumnya diliputi ketidakpastian.
Meski demikian, ada persoalan mendasar yang perlu diselesaikan tentang kesejahteraan guru. Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa selain pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas guru dilakukan melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik. Saat ini, capaian sertifikasi guru nasional telah melampaui 92 persen.
Pemerintah dan DPR melalui Komisi X juga telah sepakat bahwa sekitar 230.000 guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes dan dibiayai melalui APBN 2027. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian status dan meningkatkan kesejahteraan guru. (ak/*)
