SUMBARPRO — KABUT asap kembali menyelimuti Sumatera Barat. Bukan kali ini saja, tapi sudah berulang tahun demi tahun.
Yang paling menyedihkan, asap yang kita hirup di Padang, di Bukittinggi, di Dharmasraya, dan daerah lainnya di Sumbar sebagian besar bukan berasal dari kebakaran di wilayah kita sendiri.
Ini adalah asap kiriman dari provinsi tetangga. Dari Riau, dari Jambi, dari Sumatera Selatan. Bahkan mungkin dari Kalimantan.
Data menunjukkan lebih dari 286.000 hektare lahan terbakar sepanjang tahun ini. Angka ini bahkan melampaui catatan musim El Nino sebelumnya pada 2019 dan 2023.
Data Dinas Lingkungan Hidup Sumbar mencatat, dalam periode 1 hingga 3 September 2026 saja, ada 2.422 titik api di Sumatera Selatan, 301 titik di Jambi, dan 229 titik di Riau.
Angin tidak punya KTP. Angin membawa asap itu masuk ke Ranah Minang, dan kita yang menanggung akibatnya.
Dampaknya sudah terasa sangat nyata. Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 5,4 juta jiwa terdampak kabut asap di 63 kabupaten/kota.
Lebih dari 3 juta orang terpapar langsung asap pekat.
Di Kota Padang, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA melonjak hingga 2.000 kasus dalam satu pekan terakhir.
Sekitar 600 kasus di antaranya terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Bayangkan, 600 warga Padang tiba-tiba sesak napas, batuk-batuk, dan harus berobat.
Anak-anak dan orang tua adalah yang paling rentan.
Di Dharmasraya, kabut asap bahkan sudah menebal tanpa hujan selama dua pekan.
Sekolah-sekolah terganggu, aktivitas warga di luar rumah terpaksa dibatasi.
Ini bukan sekadar angka. Ini adalah nyawa. Ini adalah masa depan anak-anak kita yang terpaksa menghirup udara beracun setiap hari.
Luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat sepanjang 2026 sendiri mencapai 1.491 hektare.
Pesisir Selatan menjadi daerah dengan kebakaran terluas, mencapai 1.071 hektare.
Tapi yang lebih mengerikan adalah di Riau. Lahan yang terbakar di sana sudah mencapai 18.770 hektare sejak awal tahun.
Asap dari kebakaran sebesar itulah yang sekarang menyelimuti kota-kota di Sumbar.
Pemerintah Provinsi Sumbar hanya bisa berkoordinasi dan berharap. Tapi harapan tidak cukup. Rakyat butuh tindakan nyata.
Beberapa daerah sudah bergerak. Pemkab Dharmasraya turun ke jalan membagikan ribuan masker gratis.
BPBD Padang Panjang juga melakukan hal serupa.
Bahkan BPBD Sumbar mengirim ribuan masker ke Dharmasraya.
Tapi ini baru secuil. Pembagian masker masih bersifat sporadis, belum masif, belum menjangkau semua warga yang membutuhkan.
Sementara itu, pejabat-pejabat hanya mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar dan memakai masker.
Imbauan. Lagi-lagi imbauan. Padahal rakyat sudah sesak napas. Mata sudah perih.
Ini soal tanggung jawab moral. Masker memang murah, harganya terjangkau.
Tapi bukan rakyat yang seharusnya keluar uang untuk melindungi diri dari bencana yang sumbernya bukan dari mereka.
Rakyat tidak membakar hutan dan lahan. Yang membakar adalah oknum-oknum yang mencari untung, dan pemerintah lamban menindak.
Maka sudah sepantasnya negara yang bertanggung jawab penuh.
Negara harus membagikan masker secara gratis dan massal ke seluruh wilayah terdampak.
Bukan sekadar di jalan raya, tapi sampai ke kampung-kampung, ke sekolah-sekolah, ke pasar-pasar.
Setiap warga berhak mendapat perlindungan.
Lebih dari itu, biaya pengobatan warga yang terkena ISPA juga wajib ditanggung pemerintah.
Rumah sakit dan puskesmas di Padang, di Dharmasraya, di Sijunjung, di semua daerah yang kabut asapnya pekat, harus melayani pasien ISPA secara gratis.
Biayanya diambil dari APBN atau APBD. Ini bukan amal, ini kewajiban.
Rakyat sudah cukup menderita menghirup asap. Jangan sampai mereka juga pusing memikirkan biaya berobat.
Karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah ekonomi.
Aktivitas terganggu, pekerja kehilangan waktu produktif. Warga diimbau tidak keluar rumah. Pedagang kehilangan pembeli.
Belum lagi biaya kesehatan yang membengkak dan anggaran negara yang terus terkuras. Semua kerugian ini pada akhirnya ditanggung rakyat.
Sementara pelaku kebakaran, jika pun ditangkap, hukumannya seringkali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.
Kita tidak bisa terus-terusan begini. Setiap tahun kabut asap datang, setiap tahun rakyat yang menderita, setiap tahun pemerintah hanya memberi imbauan.
Sudah saatnya negara hadir dengan tindakan nyata. Bagikan masker gratis. Tanggung biaya berobat. Tuntut korporasi yang membakar lahan untuk mengganti rugi.
Jangan biarkan rakyat Sumatera Barat terus menjadi korban asap kiriman dari tetangga.
Ini saatnya pemerintah bertindak. Bukan sekadar bicara. Bukan sekadar imbauan. Tapi tindakan nyata yang melindungi rakyat dari ancaman yang datang berulang kali.
Karena jika bukan negara yang melindungi, lalu siapa lagi? *
