Sumbarpro – Sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumbar masih belum mengurus izin usaha.
Fakta ini terungkap dari program Mobil Klinik untuk Peningkatan Produktivitas KUMKM (Monik Pro KUMKM) yang digelar Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Sumbar.
Kepala PLUT KUMKM Sumbar, Nico menyebut, mayoritas UMKM di pedesaan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun izin edar seperti SPPIRT, MD BPOM, PKRT, hingga sertifikat halal.
“Dari evaluasi kami, sekitar 70 persen UMKM di daerah belum memiliki NIB. Banyak yang beralasan lokasi pengurusan izin jauh dari tempat usaha sehingga mereka enggan meninggalkan usaha hanya untuk mengurus perizinan,” kata Nico dalam keterangannya dikutip Minggu (21/9/2025).
Melalui Monik Pro KUMKM, PLUT tidak hanya memberikan layanan konsultasi, tetapi juga sosialisasi kebijakan serta fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha, termasuk konsultasi hukum.
PLUT KUMKM Sumbar memiliki fungsi strategis, mulai dari pendampingan usaha, konsultan kelembagaan, pemasaran, SDM, produksi, teknologi informasi, pembiayaan, hingga kerjasama.
Selain itu, PLUT juga menyediakan layanan pengemasan produk dengan dukungan anggaran Rp1,4 miliar dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mesin dan ruang produksi.
Saat ini, kapasitas layanan pengemasan masih terbatas, maksimal 20 kemasan per UMKM.
Namun, biaya layanan belum bisa ditarik untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena belum ada Peraturan Daerah (Perda) retribusi.
Di sisi lain, untuk meningkatkan daya saing UMKM, PLUT juga menjalankan program Pluzzy Academy.
Pelatihan ini mencakup produksi, pemasaran, hingga strategi penjualan, termasuk keterampilan digital marketing dan public speaking.
“Dalam satu angkatan, PLUT menerima 50 peserta dari 19 kabupaten/kota di Sumbar. Tahun 2025 sudah ada empat angkatan pembinaan. Angkatan pertama lulus 33 orang, kedua 44 orang, ketiga 36 orang, dan angkatan keempat 41 orang,” jelas Nico.
Selain pembinaan, PLUT juga menjalin kerjasama dengan ritel besar untuk membantu UMKM memperluas pasar.
Dengan dukungan tersebut, produk lokal diharapkan semakin bersaing dan memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah. (edt)
