PADANG, Sumbarpro – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumbar, Ulak Karang Utara, Padang, Rabu sore (28/10/2026).
Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-98, aksi yang digelar serentak secara nasional ini menjadi momentum evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi di Padang ini merupakan bagian dari gerakan serentak ‘28 Oktober’ bertajuk #IndonesiaSadar yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Jakarta, Solo, Makassar, hingga Yogyakarta.
Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumbar dan Aliansi Masyarakat Sipil mulai berdatangan ke lokasi sekitar pukul 16.50 WIB. Mereka kompak mengenakan pakaian hitam dan membawa berbagai spanduk serta poster berisi kritik tajam.
Beberapa tulisan yang mencolok antara lain ‘Hutan Terbakar Rakyat Sengsara’, ‘Selamatkan Daulat Rakyat’, hingga ‘Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional’.
Pengamanan ketat pun dilakukan kepolisian. Sebanyak 400 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif, mengingat massa yang diperkirakan mencapai 500 orang.
Dalam orasinya, koordinator aksi, Agis Muliya Akbar menegaskan bahwa aksi itu didasari oleh keresahan mendalam terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
“Kami sebagai mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Sipil sudah tidak tahan lagi melihat kondisi ini,” ujar Agis.
Adapun tuntutan lengkap yang disuarakan massa aksi dalam demonstrasi kali ini meliputi:
- Penetapan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Mahasiswa mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain.
Mereka menilai kabut asap yang meluas hingga ke Sumatera Barat telah memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan gangguan pernapasan pada masyarakat.
“Dalam kondisi kabut asap yang telah mengancam kehidupan masyarakat, pemerintah malahan tidak menetapkan status bencana nasional,” tegas Agis.
- Evaluasi Total Program MBG dan KDMP
Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak karena maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan ribu anak sekolah, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.
“MBG ini supaya orientasinya jelas ke mana arahnya. Kalau tidak, bagusnya diberhentikan saja,” kata Agis.
- Pemerataan Pendidikan Gratis dan Pengesahan RUU Sisdiknas
Mahasiswa menuntut komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar gratis dan merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah.
Selain itu, mereka mendesak agar Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) segera dibahas dan disahkan agar akses pendidikan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
- Penyelidikan Transparan Sawit di Lahan Bekas Karhutla
Isu spesifik di Sumatera Barat juga menjadi sorotan utama. BEM SI Sumbar mendesak pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk mengusut secara transparan dugaan penanaman kelapa sawit di lahan bekas kebakaran hutan di Kabupaten Dharmasraya.
Mahasiswa mencurigai adanya pelanggaran atau ‘udang di balik batu’ yang perlu ditelusuri secara terbuka.
- Perbaikan Infrastruktur
Selain persoalan lingkungan dan pendidikan, massa aksi juga menyoroti persoalan infrastruktur di Sumatera Barat yang hingga saat ini dinilai belum kunjung diperbaiki pasca-bencana.
Ketua BEM Universitas Andalas, Shabbarin Syakur menilai, dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan negara.
“Saat ini bencana di mana-mana, tambah kebakaran hutan saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional, sedangkan masyarakat sudah banyak yang terkena ISPA, bagaimana penanganan pemerintah,” ujarnya.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri setelah azan maghrib berkumandang. (ak/*)
