JAKARTA, Sumbarpro – Kabar mengejutkan datang dari Istana Wakil Presiden pada Rabu malam (11/11/2026). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya.
Keputusan ini diambil di tengah tekanan politik yang memuncak di DPR RI dan rangkaian putusan pengadilan yang mengguncang legitimasi dokumen pendidikannya.
Konfirmasi pertama datang dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Melalui pesan singkat kepada awak media, ia membenarkan kabar tersebut.
“Betul (Gibran resmi mundur),” kata Budi Arie.
Rangkaian peristiwa menuju keputusan ini dapat ditelusuri sejak Selasa pagi (10/11/2026). Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Menurutnya, Gibran menyampaikan niat mundur sebagai respons atas dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.
“Dalam pembicaraan itu, Bapak Wakil Presiden menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo.
Pada Rabu (11/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya langsung kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Pengumuman resmi yang sedianya dilakukan Gibran pada Rabu malam urung digelar. Gibran dikabarkan baru akan menyampaikan pengumuman sekaligus menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis hari ini (12/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memilih tidak berspekulasi mengenai kabar tersebut. Ia menyebut belum ada informasi resmi terkait pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
120 Anggota DPR Gulirkan HMP
Keputusan Gibran tidak lepas dari tekanan politik yang menguat di Senayan. Pada hari yang sama, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.
Angka ini jauh melampaui syarat minimal 25 anggota.
Rincian pengusul HMP yakni PDIP (14 anggota), Golkar (11), Gerindra (11), NasDem (19), PKB (18), PKS (28), PAN (1), dan Demokrat (18). Usulan ini rencananya akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Meski Gibran telah menyatakan mundur, sejumlah fraksi menegaskan proses HMP akan tetap berjalan hingga ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
“Kita jalan terus proses HMP hingga ada kejelasan status Wapres,” kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.
Latar Belakang dari Putusan MK dan MA
Pemicu utama krisis politik ini adalah dua putusan pengadilan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat.
Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran, yang menjadi syarat administrasi pencalonannya pada Pemilu 2024.
Di kompleks Istana Wakil Presiden, suasana Rabu malam berubah haru. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan staf yang selama ini bekerja di lingkungan tersebut terlihat saling berpelukan, sebagian menangis, menyusul kabar pengunduran diri Gibran.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai rincian pengunduran diri Wapres Gibran. (edt/*)
