Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
JAKARTA, Sumbarpro – Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya beredar luas sejak Selasa pagi (10/11/2026). Istana membenarkan ada pembicaraan soal pengunduran diri, tetapi memastikan Gibran belum resmi melepas posisinya.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan niatan mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Memang benar pagi hari tadi Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi dan juga di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Namun, Prasetyo menegaskan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Belum ada kekosongan jabatan. Ia juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan. Dalam diskusi itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran.
“Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo.
Dijelaskannya, Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan itu muncul di tengah tekanan politik yang menguat di DPR dan persoalan hukum terkait ijazahnya.
“Bapak Wakil Presiden juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.
Prasetyo menegaskan keputusan akhir soal mundur atau tidaknya Gibran berada di tangan Gibran sendiri.
“Kalau niatan itu kan, kita kembalikan kepada beliau ya,” ujarnya.
Hingga Selasa malam (10/11/2026), belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun surat pengunduran diri yang diserahkan ke DPR. Istana memastikan tugas dan program pemerintah tetap berjalan. Prasetyo juga menegaskan tidak ada gangguan terhadap agenda kenegaraan meski isu pengunduran diri Gibran menjadi perhatian publik.
Di sisi lain, rencana Wapres Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai beragam respons dari pejabat dan politisi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai rencana itu tidak akan membuahkan hasil. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran sudah final dan mengikat.
“Tidak ada gunanya, karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya sama,” kata Yusril, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
