Yusril menjelaskan, dalam perkara di MA, Gibran tidak berposisi sebagai pihak tergugat intervensi. Karena itu, ia tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau Peninjauan Kembali (PK).
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara,” ujarnya.
Dari kubu partai politik, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus menyebut langkah Gibran ke PTUN sebagai hal yang tidak masuk akal. Menurutnya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan MA.
Ia menyinggung bahwa persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran sebelumnya pernah disidangkan di PTUN, tetapi perwakilan Kementerian Pendidikan tidak pernah hadir hingga penggugat akhirnya mencabut gugatannya.
Dari Partai Golkar, Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia mengingatkan bahwa proses hukum soal ijazah Gibran telah selesai di dua lembaga peradilan tertinggi.
“Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final,” kata Doli.
Ia menambahkan, setelah jalur hukum tuntas, perhatian kini beralih ke ranah politik. DPR, menurutnya, tidak bisa berdiam diri setelah MK dan MA mengeluarkan putusan, dan komunikasi lintas fraksi mengenai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) telah berlangsung sejak masa reses. (edt/*)
