JAKARTA, Sumbarpro – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi bergulir ke meja pimpinan DPR.
Sebanyak 120 anggota dewan dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut, jauh melampaui syarat minimal 25 anggota.
Rencananya, usulan ini akan dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa dari sisi persyaratan formil, usulan tersebut sudah lengkap.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR. Sehingga dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Delapan fraksi yang menandatangani usulan tersebut adalah PDIP (14 anggota), Golkar (11 anggota), Gerindra (11 anggota), PKB (18 anggota), NasDem (19 anggota), PKS (28 anggota), PAN (1 anggota), dan Demokrat (18 anggota).
Angka ini menjadikannya sebagai salah satu usulan HMP dengan dukungan terbesar dalam sejarah DPR.
Di tengah derasnya tekanan politik, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan keinginannya mundur terkait dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan ijazahnya.
Meski begitu, DPR memastikan proses politik di parlemen tetap berjalan. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa mekanisme HMP tidak akan terpengaruh oleh niat mundur Gibran.
“Proses di DPR jalan terus. Kemungkinan akan disampaikan pada rapat paripurna terdekat,” ujarnya.
Tahapan Selanjutnya Menuju Pemakzulan
Setelah dibacakan dalam paripurna, usulan HMP tidak otomatis langsung memakzulkan Gibran. Sesuai Pasal 210 UU MD3, usulan tersebut akan dibahas terlebih dahulu dalam Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diputuskan.
Rapat paripurna yang membahas usulan HMP harus dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR, dan keputusan untuk menerima usulan tersebut juga harus disetujui oleh minimal dua pertiga anggota yang hadir.
Jika disetujui, DPR dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memeriksa materi dan bukti yang diajukan. Keputusan Pansus kemudian akan dibawa kembali ke paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Apabila DPR menyetujui Gibran dimakzulkan, keputusan tersebut baru bisa dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diputuskan dalam sidang paripurna MPR. Proses pemakzulan di MPR pun masih membutuhkan suara dua pertiga dari total anggota MPR. (edt/*)
