JAKARTA, Sumbarpro – Pemerintah resmi menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp394 triliun untuk menyalurkan program kredit murah kepada masyarakat pada tahun 2027.
Kesepakatan ini dicapai melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia.
Angka final ini sedikit berbeda dari target awal Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Rp400 triliun, dan kini telah dirinci ke dalam lima instrumen pembiayaan utama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hasil rapat tersebut secara langsung.
“Kita tetapkan program untuk di tahun 2027 totalnya sebesar Rp394 triliun,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11/2026), dikutip dari CNN Indonesia.
Rincian Alokasi Rp394 Triliun
Dana raksasa tersebut tidak diberikan secara seragam, melainkan dibagi ke dalam beberapa skema yang menyasar sektor berbeda. Berikut rincian lengkapnya:
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Rp325 triliun
KUR menjadi porsi terbesar dalam program ini. Plafon KUR 2027 naik signifikan dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp295 triliun.
Kenaikan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.
2. Kredit Perumahan: Rp30 triliun
Sektor perumahan mendapat porsi tersendiri untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak.
Pemerintah juga tengah menyiapkan skema KPR bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen, serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.
3. Kredit Perempuan Sejahtera: Rp30 triliun
Program ini secara khusus menyasar pelaku usaha perempuan, sejalan dengan program Mekaar yang telah berjalan sebelumnya.
4. Kredit Usaha Pertanian: Rp1,4 triliun
Alokasi ini ditujukan untuk mendukung sektor pertanian, termasuk pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi para petani.
5. Kredit Padat Karya: Rp600 miliar
Skema ini dirancang untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor padat karya.
Selain menetapkan besaran anggaran, rapat tersebut juga menyepakati kebijakan relaksasi bagi debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Airlangga menjelaskan bahwa OJK telah menyiapkan skema restrukturisasi yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun.
“OJK menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam tiga tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027 dan 3 persen di tahun 2028,” ujarnya.
Program kredit murah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk menggerakkan ekonomi dari bawah. Target awalnya adalah menjangkau sekitar 28 juta keluarga, yang setara dengan sekitar 100 juta jiwa.
Penerima manfaat diprioritaskan bagi petani, nelayan, pelaku usaha di pedesaan, daerah terpencil, hingga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Dengan plafon KUR yang naik dan tambahan alokasi untuk sektor perumahan serta usaha perempuan, pemerintah berharap kredit murah ini tidak hanya menjadi stimulus jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan literasi keuangan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. (ak/*)
