PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat tengah mendorong percepatan hilirisasi gambir. Gubernur Mahyeldi ingin komoditas unggulan ini tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. Harapannya, gambir bisa diolah menjadi katekin dan tanin.
Produk turunan itu bernilai jauh lebih tinggi dan dibutuhkan berbagai industri, mulai dari farmasi, kosmetik, hingga penyamakan kulit. Penyerahan 15 unit rumah kempa gambir senilai Rp757 juta dari PTPN IV Regional kepada kelompok tani di Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (10/11), menjadi salah satu langkah awal menuju arah itu.
Potensi gambir Sumbar memang luar biasa. Provinsi ini menguasai sekitar 80 hingga 85 persen pasar dunia. Peneliti Universitas Andalas bahkan memperkirakan nilai perdagangan gambir bisa menembus Rp5.000 triliun per tahun jika diolah menjadi produk turunan. Angka itu jauh di atas APBN.
Jadi, wajar jika pemerintah ingin segera menggenjot hilirisasi. Selama ini, gambir hanya dijual sebagai getah mentah. Nilai tambahnya lebih banyak dinikmati pihak lain. Salah satu contohnya, 100 kilogram daun gambir yang diolah menjadi tanin bisa bernilai Rp9,6 juta, sementara katekin sekitar Rp4,5 juta.
Namun, ada satu hal yang membuat rencana hebat ini terasa timpang. Di tingkat petani, harga gambir justru tidak kunjung membaik. Sepanjang 2026, harga gambir di tingkat petani stagnan di kisaran Rp20.000 per kilogram. Bahkan, di Pesisir Selatan, harga sempat anjlok ke Rp17.000 per kilogram.
Padahal, biaya produksi bisa mencapai Rp50.000 per kilogram, mencakup perawatan kebun, upah pekerja, dan biaya pengolahan. Artinya, petani menjual di bawah modal. Mereka berutang untuk membiayai kebun, lalu utang itu tidak lunas saat panen tiba.
Sementara itu, di tingkat gudang atau eksportir, harga gambir bisa berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp80.000 per kilogram, tergantung kualitas. Selisihnya sangat lebar. Petani sebagai pihak yang menanam, merawat, dan memanen justru mendapat bagian paling kecil.
Sistem tata niaga yang belum berpihak inilah yang membuat banyak petani kehilangan harapan. Sebagian mulai menjual lahan dan beralih menanam sawit karena harga lebih stabil. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin sentra gambir di Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan perlahan menyusut.
Masalah lain yang tak kalah pelik adalah pencatatan ekspor. Selama ini, sebagian besar gambir asal Sumbar tidak tercatat sebagai ekspor dari Sumatera Barat. Barang dikirim ke Sumatera Utara terlebih dahulu, lalu diekspor melalui Pelabuhan Belawan.
Akibatnya, pendapatan asli daerah dari komoditas yang mendominasi pasar dunia ini tidak masuk ke kas Sumbar. Nilai tambahnya bocor ke daerah lain. Pemerintah provinsi memang sudah mendorong kebijakan ekspor satu pintu, tetapi hingga pertengahan 2026, gambir belum termasuk komoditas yang diatur dalam kebijakan tersebut.
Pemerintah juga sudah menyadari perlunya lembaga penyangga untuk menstabilkan harga gambir. Gubernur menyebut lembaga itu bisa dibentuk oleh pengusaha, Kadin, atau pemerintah daerah, dengan fungsi menampung hasil panen saat harga anjlok. Gagasan ini bagus. Tetapi hingga November 2026, belum ada tanda-tanda lembaga tersebut benar-benar beroperasi. Koperasi yang ada belum mampu menampung seluruh hasil panen petani.
Hilirisasi memang penting. Rumah kempa, pabrik katekin, dan ekstrak tanin adalah masa depan gambir. Tetapi semua itu tidak akan berarti jika petani di hulu terus terpuruk. Pabrik boleh berdiri megah. Produk turunan boleh bernilai miliaran. Namun jika harga di tingkat petani tetap Rp20.000 per kilogram, maka yang menikmati hasilnya bukan mereka yang membanting tulang di kebun.
Pemerintah perlu memastikan hilirisasi berjalan seiring dengan perbaikan tata niaga. Bentuk lembaga penyangga harga. Tertibkan ekspor agar tercatat di Sumbar. Libatkan petani dalam rantai pasok produk turunan. Tanpa itu, hilirisasi hanya akan menjadi pesta bagi segelintir pihak, sementara petani tetap menjadi penonton di tanahnya sendiri. *
