PEMERINTAH Kota Padang bersama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat resmi memindahkan operasional bus Antarkota Dalam Provinsi arah utara ke Terminal Tipe A Anak Air, Kecamatan Koto Tangah. Kebijakan mulai berlaku Senin (2/11/2026). Seluruh pengusaha bus wajib memindahkan loket ke dalam terminal.
Aktivitas naik turun penumpang liar di Simpang Tugu DPRD, Simpang UNP, dan Simpang Tabing ditutup. Posko terpadu dan patroli mobile didirikan. Kepolisian dan Satpol PP diterjunkan untuk menindak operator yang membandel.
Bagi banyak orang, ini mungkin hanya soal administratif. Bus pindah lokasi. Penumpang pindah tempat menunggu. Tapi bagi warga Padang, kebijakan ini punya makna yang jauh lebih dalam. Ini adalah momen bersejarah. Setelah lebih dari satu dekade, kota ini akhirnya kembali punya terminal bus yang benar-benar berfungsi.
Mari kita menengok ke belakang. Padang pernah punya terminal yang berperan penting. Terminal Goan Hoat di kawasan Pasar Raya adalah yang pertama. Namanya diambil dari seorang kapten Tionghoa. Terminal itu melayani warga selama bertahun-tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Terminal Lintas Andalas (TLA) pada 1972. Berdiri di Jalan Pemuda, di atas lahan bekas kuburan Belanda. Selama 30 tahun terminal itu menjadi jantung transportasi darat Padang. Bus dari berbagai jurusan datang dan pergi. Pedagang, buruh angkut, dan agen tiket menggantungkan hidup di sana.
Namun, terminal di pusat kota selalu punya masalah. Kemacetan parah. Bus besar masuk keluar jalan sempit. Premanisme dan kriminalitas merebak. Pemerintah akhirnya memindahkan terminal ke pinggiran kota. Dibangunlah Terminal Regional Bingkuang (TRB) di Aia Pacah pada 1994, dan mulai dioperasikan pada 2002. Andalas ditutup. Lahannya dibongkar, lalu berdirilah Plaza Andalas pada 2006.
Tapi TRB tidak berjalan sesuai harapan. Sopir dan perusahaan otobus menolak pindah. Alasannya klasik, lokasi jauh dari pusat kota. Fasilitas belum memadai. Ekonomi di sekitar terminal lama mati. Terminal bayangan tumbuh di mana-mana. Lalu datang gempa besar pada 30 September 2009. Bangunan TRB rusak berat. Pemerintah memilih mengalihfungsikannya menjadi Balai Kota Padang. Sejak saat itu, Padang resmi tidak punya terminal.
Ibu kota Sumatera Barat inipun menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang tidak memiliki terminal bus. Penumpang naik dan turun di pinggir jalan. Bus mengetem di pool-pool liar. Tidak ada tempat tunggu yang layak. Tidak ada jadwal keberangkatan dan kedatangan yang pasti. Tidak ada pengawasan harga tiket. Semua serba tidak teratur. Warga yang ingin bepergian harus berdiri di trotoar, berteduh di bawah pohon, atau menunggu di warung kopi yang sempit.
Lalu dibangunlah Terminal Anak Air (TAA) pada 2019 dengan anggaran sekitar Rp74 miliar di atas lahan seluas 2,7 hektare. Terminal tipe A ini sebenarnya sudah mulai dioperasikan sejak akhir 2021. Tapi selama bertahun-tahun, fungsinya belum maksimal. Bus enggan masuk ke terminal. Terminal bayangan masih marak. Baru sekarang, pada November 2026, pemerintah benar-benar memindahkan operasional AKDP arah utara secara resmi ke sana.
Karena itu, kebijakan ini layak diapresiasi. Tapi jangan berpuas diri. Jangan mengulang kesalahan masa lalu. TRB gagal karena pengelolaan lemah. TLA ditutup karena tidak tertata dan premanisme. TAA harus belajar dari keduanya. Jangan sampai terminal baru ini bernasib sama.
Pengawasan harus benar-benar dijalankan. Posko terpadu dan patroli mobile jangan hanya aktif seminggu dua minggu. Harus rutin dan berkelanjutan. Operator yang membandel harus ditindak tegas. Jangan ada kompromi dan tebang pilih.
Selain itu, fasilitas terminal harus terus dibenahi. Toilet bersih, ruang tunggu nyaman, penerangan cukup. Akses angkutan kota yang mudah dan murah. Jangan sampai ongkos tambahan ke terminal justru membebani mahasiswa dan warga kecil.
Sosialisasi juga harus masif. Sampai ke kampus, pasar, dan permukiman. Libatkan Universitas Negeri Padang karena banyak mahasiswanya pengguna bus AKDP. Pasang papan informasi di titik-titik yang biasa menjadi tempat naik turun penumpang. Beri tahu masyarakat secara jelas cara membeli tiket dan jadwal keberangkatan. Jika informasi tidak jelas, penumpang akan bingung. Mereka bisa menjadi korban calo dan tertipu angkutan liar.
Terminal Anak Air bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol bahwa Padang kembali menata diri. Setelah kehilangan Terminal Lintas Andalas dan Terminal Regional Bingkuang, kota ini akhirnya punya ‘rumah’ bagi para awak dan penumpang bus. Rumah yang layak, aman, dan tertata.
Tugas kita bersama adalah menjaga rumah itu. Bukan hanya pemerintah dan hanya BPTD, tapi semua warga. Mari kawal kebijakan ini dan terminal ini hidup. Sebab, sejarah sudah mengajarkan bahwa terminal yang tidak dirawat akan mati. Kita tentu tidak ingin kehilangan rumah untuk kedua kalinya. * (ak)
