Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, mengingatkan bahwa surplus produksi nasional tidak serta-merta menjamin seluruh masyarakat memiliki akses terhadap beras dengan harga terjangkau. Ia mencontohkan sejumlah wilayah terpencil yang masih menghadapi persoalan akses pangan ketika distribusi terganggu.
“Ketersediaan beras secara agregat nasional maupun tingginya cadangan beras pemerintah belum tentu diikuti pemerataan distribusi hingga ke wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil,” ujar Eliza.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga beras di tingkat konsumen melonjak hingga Rp25.000–Rp30.000 per kilogram.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 24 Agustus 2026 menunjukkan harga beras di sejumlah wilayah Indonesia timur berada jauh di atas rata-rata nasional. Di Maluku, harga beras medium I tercatat Rp17.600 per kg, Maluku Utara Rp18.000 per kg, dan Papua Rp19.350 per kg. Di Kabupaten Jayawijaya, harga beras bahkan mencapai Rp23.500 per kg.
Eliza menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya diukur dari aspek ketersediaan, tetapi juga akses, keterjangkauan harga, dan stabilitas pasokan. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem distribusi pangan secara lebih sistematis, antara lain melalui penambahan fasilitas penyimpanan di kabupaten terpencil, operasi pasar yang rutin dan terukur, serta perbaikan konektivitas antarpulau.
Mentan Singgung Keterlibatan Mafia
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyoroti kondisi ini dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2026). Ia mempertanyakan mengapa harga beras bisa naik di tengah stok yang melimpah.
“Kenapa beras naik, stok kita melimpah?” kata Amran.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut semestinya tidak terjadi karena ketersediaan beras dalam negeri berada pada posisi yang kuat. Amran juga menyebut bahwa stok beras nasional saat ini jauh lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya.
Yang mencuri perhatian, Amran secara eksplisit menyinggung dugaan adanya peran mafia di balik kenaikan harga beras ini.
“Beras kenapa naik? Kenapa naik padahal stok banyak? Ada mafia. Ini yang bikin ribut,” ujar Amran.
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa kenaikan harga bukan semata-mata disebabkan oleh faktor produksi atau distribusi, melainkan juga adanya praktik permainan harga oleh pihak-pihak tertentu. Ia menyebut dugaan praktik tersebut merugikan masyarakat hingga Rp90 triliun.
Dia mencontohkan adanya beras yang dibeli dengan harga Rp13.000, namun kemudian dijual hingga Rp57.000 per kg.
