JAKARTA, Sumbarpro — Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara otomatis menggugurkan seluruh proses pemakzulan.
Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang sedang bergulir tidak lagi dilanjutkan, dan MPR langsung beralih pada pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ririe itu, proses pemberhentian berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 tidak lagi relevan jika Gibran resmi mundur.
Proses selanjutnya merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“Jika HMP sedang berjalan, kemudian wapres mundur, maka 7A dan 7B tidak lagi hidup. Mekanismenya langsung lompat ke Pasal 8 ayat (2), yakni kursi wapres kosong dan presiden mengajukan dua nama calon,” ujarnya dalam keterangan yang diterima media, Kamis (12/11/2026).
Ririe menegaskan proses pemakzulan tetap gugur meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait dugaan pelanggaran oleh wakil presiden, sepanjang MPR belum mengambil keputusan pemberhentian.
“Jadi, meskipun sudah ada putusan MK terkait impeachment, tetapi MPR belum memprosesnya dengan keputusan, lalu wapres mundur, MPR tidak perlu melanjutkan prosesnya. Langsung lompat ke proses pemilihan calon wapres yang diajukan presiden,” jelasnya.
Diterangkannya, kendali waktu pengajuan dua nama calon sepenuhnya berada di tangan presiden. Jika surat pengunduran diri telah disampaikan, mekanisme pengisian jabatan akan mengikuti Tata Tertib (Tatib) MPR.
Pimpinan MPR wajib menggelar rapat gabungan paling lama 3×24 jam setelah terjadi kekosongan jabatan guna menentukan jadwal rapat paripurna pemilihan, yang harus dilaksanakan maksimal 60 hari sejak kursi wapres kosong.
Presiden kemudian harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum rapat paripurna.
MPR akan membentuk tim verifikasi paling lama dua hari sebelum batas waktu pengajuan. Tim tersebut bekerja selama tujuh hari untuk memeriksa syarat administrasi kedua kandidat sebelum ditetapkan oleh pimpinan MPR.
Pemilihan dilakukan melalui rapat paripurna berdasarkan suara terbanyak. Jika kedua calon meraih suara imbang, pemungutan suara diulang satu kali.
Apabila hasil tetap sama kuat, keputusan akhir diserahkan kepada presiden untuk memilih salah satu nama. Wakil presiden terpilih disahkan melalui Ketetapan (TAP) MPR sebelum akhirnya dilantik secara resmi. (ak/*)
