JAKARTA, Sumbarpro — Komisi III DPR RI mendorong pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga ke pasal makar.
Desakan tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menanggapi hal itu, Polri menyatakan telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal lainnya bukan sekadar delik intersepsi elektronik biasa.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan menikam dari belakang yang menyasar kepala negara beserta tokoh bangsa.
“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ujarnya.
Menurut Habiburokhman, perbuatan itu merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata bagi kedaulatan dan keamanan nasional.
Ia menduga operasi tersebut memiliki target politik kotor berskala amat besar.
Komisi III DPR meminta Polri menghentikan seluruh operasi ilegal dan memproses hukum siapa pun yang terlibat, tanpa terkecuali.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam mendesak Kapolri tidak ragu menerapkan pasal makar. Ia membandingkan situasi tersebut dengan perlakuan saat konflik di Aceh, di mana pembicaraan warga di warung kopi yang menyinggung keburukan pemerintah saja bisa dianggap makar.
“Ini yang sudah jelas-jelas menyadap kepala negara, jangan ragu lagi pak, makar-kan saja pak!” tegasnya.
Ia juga meminta Kapolri terbuka apabila ada anggota DPR yang terlibat dalam sindikat tersebut agar dapat ditindak tegas oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.
Menanggapi desakan tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan pihaknya telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan ilegal tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya makar.
“Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan/atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut,” kata Suyudi.
Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan terkait. (ak/*)
