JAKARTA, Sumbarpro – Wacana rekonsiliasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan rival politiknya di Pilpres 2024, Anies Baswedan, kembali mencuat.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, secara terbuka mendorong Anies untuk tidak ragu menerima tawaran bergabung dalam pemerintahan.
Posisi yang dinilai paling cocok untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah Menteri Pendidikan.
“Saya kira Anies Baswedan cocok menjadi Menteri Pendidikan di bawah pemerintahan Pak Prabowo,” kata Syahganda dalam siniar Total Politik, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Dorongan itu bukan tanpa alasan. Syahganda menilai Anies memiliki kapasitas di atas rata-rata untuk mereformasi sistem pendidikan nasional sehingga sesuai dengan keinginan Prabowo.
Ia menegaskan, karena memiliki cita-cita yang sama terkait masa depan pendidikan, hal tersebut harus berada di atas gengsi politik.
Rekonsiliasi Bukan Hal Baru bagi Prabowo
Syahganda menjadikan langkah Prabowo pada 2019 sebagai contoh nyata rekonsiliasi politik. Saat itu, Prabowo yang baru saja kalah dari Joko Widodo dalam Pilpres 2019, bersedia bergabung dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
“Tahun 2019, Prabowo yang pada pilpres menjadi rival politik Jokowi, bersedia bergabung dan menjabat sebagai menteri pertahanan,” ujarnya.
Menurut Syahganda, sikap tersebut menunjukkan Prabowo bukan tipe politikus yang menganut prinsip the winner takes all.
“Dia bukan tipe the winner takes all. Kalau seperti itu, ketersediaan sosok pembantunya yang berkapasitas pasti kurang. Apalagi kabinet saat ini terbilang besar,” kata dia.
Prabowo juga pernah merangkul Wiranto, perwira yang memberhentikannya dari ABRI pada 1998, dan kini diangkat sebagai penasihat presiden.
Sejarah Panjang Hubungan Prabowo dan Anies
Dorongan rekonsiliasi ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang hubungan keduanya.
Menurut Syahganda, Prabowo punya peran besar dalam mengusung Anies pada Pilkada DKI Jakarta.
“Bagaimanapun, yang membesarkan dia (Anies) kan Prabowo juga,” tegasnya.
Meski demikian, situasi politik Anies saat ini berbeda dengan 2017. Ia kini memiliki kendaraan politik baru bernama Partai Gerakan Rakyat yang mendaftar ke Kementerian Hukum pada Juli 2026.
Anies juga menempati posisi kedua pada Pilpres 2024 dengan perolehan 24,95 persen suara, ditopang basis loyal di perkotaan dan Sumatra.
Dalam beberapa kesempatan, Anies justru melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Prabowo.
Ia menilai jabatan publik saat ini lebih banyak diberikan karena koneksi daripada kompetensi. Kritik itu sempat memantik respons dari Partai Gerindra yang membela Prabowo.
Namun, Syahganda menilai perbedaan politik pada masa lalu tidak seharusnya terus membatasi peluang seseorang berkontribusi dalam pemerintahan.
Bukan Hanya Anies, Ganjar dan Mahfud Juga Disebut
Dorongan Syahganda tidak hanya ditujukan kepada Anies. Ia juga menyebut Mahfud MD dan Ganjar Pranowo sebagai tokoh di luar koalisi pemerintahan yang dapat dipertimbangkan untuk membantu pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, pelibatan tokoh dengan latar belakang politik berbeda dapat memperluas pilihan sumber daya manusia untuk mendukung kerja pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun dari Anies Baswedan terkait wacana tersebut. Pada 2025, Anies juga disebut telah tiga kali ditawari masuk kabinet Prabowo, namun menolak.
Jika rekonsiliasi ini benar-benar terwujud, maka akan menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional menjelang 2029.
Sebuah langkah yang, menurut Syahganda, semestinya tidak perlu disikapi dengan gengsi.
“Tidak usah malu-malu. Pasti ada ego dan gengsi, tapi salah dong kalau gengsi,” pungkasnya. (ak/*)
