PADANG, Sumbarpro — Perubahan Undang-Undang Pemilu dinilai harus menjadi momentum strategis untuk membenahi sistem penegakan hukum agar berjalan proporsional, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum. Pembaruan regulasi tersebut tidak boleh sekadar menyempurnakan norma, melainkan wajib diarahkan pada penguatan kerangka demokrasi substansial.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat membuka Seminar Nasional bertajuk ‘Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu melalui Perubahan Undang-Undang Pemilu’, di Hotel Santika Padang, Minggu (8/11/2026).
Bagja menerangkan, pembangunan demokrasi substansial tidak bisa hanya dibebankan pada satu lembaga penyelenggara saja. Diperlukan sinergi seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan kualitas demokrasi ketimbang sekadar menjalankan rutinitas prosedur formal Pemilu lima tahunan. Kolaborasi tersebut mesti menyasar penguatan kelembagaan, pembangunan sistem hukum yang adil, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Ia menilai, kerja sama Bawaslu dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) merupakan bentuk kolaborasi nyata. Akademisi memegang peran penting sebagai mitra kritis yang menyuplai masukan teknis dan evaluasi regulasi.
“Perbaikan kualitas regulasi dan penguatan demokrasi ke depan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kontribusi perguruan tinggi, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam merumuskan sistem hukum Pemilu yang lebih baik,” ujar Bagja.
Dilihat dari sudut pandang ‘Electoral Cycle’, Indonesia saat ini telah memasuki masa pascapemilu (post-electoral period). Fase ini menjadi ruang ideal untuk merombak regulasi sebelum melangkah ke gelombang Pemilu berikutnya. Sementara dalam kerangka ‘Electoral Governance’, momentum saat ini sangat tepat untuk memperkuat dimensi ‘rule making’ atau pembentukan aturan dasar.
Meski UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menjadi fondasi Pemilu 2019 dan 2024, Bagja mencatat masih ada beberapa celah pengaturan yang mendesak untuk dibenahi. Salah satu fokus penyempurnaan utama yakni penataan sistem penanganan pidana Pemilu, mencakup mekanisme perkara, koordinasi antarlembaga, hingga kepastian alur penegakan hukum.
Evaluasi tersebut diperkuat data penanganan pidana Pemilu 2024 yang mencatat 1.099 temuan dan laporan terregistrasi. Sebanyak 836 perkara (76,1 persen) di antaranya terhenti di Sentra Gakkumdu karena dinyatakan bukan tindak pidana Pemilu.
Sementara itu, 263 perkara (23,9 persen) naik ke tahap penyidikan. Dari angka tersebut, 115 perkara diterbitkan SP3, 148 perkara berlanjut ke penuntutan, 7 perkara terhenti di penuntutan, dan 162 perkara berhasil diputus oleh pengadilan.
Adapun tren dugaan pidana Pemilu yang paling mendominasi meliputi pencoblosan ganda sebesar 26 persen, politik uang 24 persen, manipulasi perolehan suara 21 perkara, pelanggaran larangan kampanye 17 perkara, serta ketidaknetralan kepala desa sebanyak 13 perkara.
Selain penataan pidana, Bagja menyoroti penerapan prinsip ‘ultimum remedium’ atau penempatan hukum pidana sebagai sanksi pemungkas. Mengingat UU Pemilu pada dasarnya mengatur tata tertib administratif, maka ketidakpatuhan prosedur sebaiknya diselesaikan melalui optimalisasi sanksi administratif secara memadai.
Dalam kesempatan tersebut, Bagja turut menyampaikan selamat kepada Pengurus Wilayah APHTN-HAN Sumatera Barat periode 2026–2031 yang baru dilantik. Agenda seminar nasional ini dihadiri Hakim MK Prof. Dr. Guntur Hamzah, Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, Pimpinan Ombudsman RI Partono, Prof. Dr. Topo Santoso, Prof. Dr. Agus Riwanto, Dr. Yoserwan, Abdullah Dahlan, serta Ketua PW APHTN-HAN Sumbar Dr. Khairul Fahmi. (edt/*)
