PADANG, Sumbarpro – Perwakilan masyarakat dan ninik mamak Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, menemui Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, di Istana Gubernur, Jumat sore (6/11/2026). Mereka menyampaikan penolakan terhadap trase Tol Sicincin-Bukittinggi yang direncanakan melintasi nagari tersebut.
Kedatangan warga merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi yang diantar langsung ke Kantor Gubernur pada Kamis (5/11). Surat itu juga ditembuskan ke DPRD Sumbar, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar, dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar.
Perwakilan pemuda Pandai Sikek, Mahdi Latief Damsir mengatakan, penolakan berangkat dari kekhawatiran kehilangan sumber penghidupan. Berdasarkan trase kedua, pembangunan tol berpotensi menghilangkan sekitar 18 hektare lahan pertanian, 1,8 hektare permukiman yang mencakup 63 rumah, serta tujuh unit usaha songket.
Dampak ekonominya tidak kecil. Omzet tahunan dari pertanian dan kerajinan songket diperkirakan mencapai Rp26 miliar.
“Kalau bicara tentang ganti untung, kami hanya bisa mendapatkan satu kali andai kami jual tanah kami ke pihak tol. Tapi omzet Rp26 miliar ini akan habis. Kami tidak bisa mendapatkan yang berkelanjutan,” kata Mahdi.
Ia menegaskan warga tidak menolak keberadaan jalan tol. Mereka hanya keberatan jika jalur itu melewati Nagari Pandai Sikek. Sejak Juli 2026, warga telah bermusyawarah dan pada Agustus 2026 menyampaikan surat penolakan resmi ke pemerintah.
Perajin songket Pandai Sikek, Dewi, mengaku waswas karena kerajinan kriya itu telah menjadi penopang ekonomi keluarga lintas generasi. Menurutnya, upah perajin berkisar Rp500.000 hingga Rp3.000.000 per lembar kain, tergantung kerumitan motif.
Kain songket Pandai Sikek sendiri dikenal hingga mancanegara, dengan sebagian pelanggan berasal dari Malaysia.
Menanggapi aspirasi itu, Gubernur Mahyeldi menyatakan pemerintah mendengarkan seluruh keberatan warga. Ia meminta pembahasan dilanjutkan melalui audiensi dengan Bupati Tanah Datar agar persoalan ditindaklanjuti sesuai tahapan pemerintahan.
“Proses tersebut bersifat bottom up, dari nagari ke kecamatan, lalu kabupaten,” kata Mahyeldi.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan tol tidak selalu harus berupa konstruksi di atas permukaan tanah. Ada alternatif lain, seperti jalan layang dengan tiang penyangga maupun terowongan. Penjelasan itu disampaikan agar warga memahami kemungkinan pembangunan tanpa mengorbankan seluruh lahan produktif.
Gubernur menilai, warga Pandai Sikek pada dasarnya mendukung pembangunan. Mereka bahkan menawarkan sejumlah solusi, termasuk usulan trase alternatif yang dinilai lebih aman bagi lahan dan permukiman warga.
Oleh karena itu, Mahyeldi berharap pihak Hutama Karya sebagai pelaksana proyek segera berkomunikasi dengan wali nagari, ninik mamak, dan unsur masyarakat untuk menghimpun informasi riil di lapangan. (edt/*)
