9
Padang, Sumbarpro – Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menindaklanjuti pembebasan lahan proyek normalisasi Sungai Batang Kandis. Rapat berlangsung di Kantor Dinas PUPR Kota Padang, Kamis (15/5), dan dihadiri Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, BPN Kota Padang, serta sejumlah OPD terkait.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang memimpin rakor mengatakan bahwa proyek ini perlu dipercepat karena masih terdapat 10 titik lahan yang belum dibebaskan.“Kita sedang dikejar waktu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kendala pembebasan ini bisa kita tuntaskan sesuai kebutuhan mendesak dari BWS,” ujar Wawako.
Ia juga mengajak masyarakat, khususnya warga di sepanjang aliran Sungai Batang Kandis, untuk mendukung proyek strategis ini demi pengendalian banjir di Kota Padang. “Proyek ini sangat strategis karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama dalam mencegah banjir di wilayah Koto Tangah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SNVT PJSA WS Indragiri-Akuaman, Kampar, dan Rokan, Arlendenovega Satria Negara, mewakili BWS Sumatera V, menjelaskan bahwa proyek ini mencakup normalisasi sepanjang 3,2 kilometer dengan nilai kontrak lebih dari Rp120 miliar. “Manfaatnya sangat besar karena akan mengurangi potensi banjir di tiga kelurahan di Kecamatan Koto Tangah: Pasie Nan Tigo, Lubuk Buaya, dan Batipuh Panjang,” jelasnya.
Namun, menurut Arlendenovega, masih ada sekitar 800 meter lahan yang belum bebas dan menjadi tantangan utama karena proses pembebasan berjalan bersamaan dengan konstruksi. “Kami menargetkan pembebasan lahan selesai paling lambat Juni. Jika terlambat, dikhawatirkan konstruksi tidak selesai sesuai jadwal,” ujarnya.
Rakor ini juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kadis PUPR Tri Hadiyanto, Kadis Pertanahan Desmon Danus, Camat Koto Tangah Fizlan, serta perwakilan BWS Sumatera V dan BPN Kota Padang. (nda/*)
