23
Padang, Sumbarpro – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat mendorong agar indikator kependudukan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026.
Hal ini ditegaskan Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Mardalena Wati Yulia, saat membuka kegiatan Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran di Padang, Rabu (19/6).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari forum regional di Kepulauan Riau yang mempertemukan Bappeda dan OPD KB se-Sumbar untuk menyelaraskan arah kebijakan kependudukan nasional dengan perencanaan daerah.
“Perencanaan yang baik dimulai dari data dan indikator yang tepat. Dengan menyatukan indikator pusat dan daerah, program kependudukan akan lebih tepat sasaran,” ujar Mardalena.
Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap isu-isu strategis seperti bonus demografi, penuaan penduduk, dan masalah sosial lainnya. Salah satu langkahnya, kata dia, adalah memasukkan indikator kependudukan dalam dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah.
“BKKBN siap mendampingi daerah dalam menyusun peta jalan dan memastikan indikator PJPK masuk ke dalam RPJMD dan RKPD,” tambahnya.
Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Sumbar mengalami peningkatan dari 51,74 pada 2020 menjadi 61,2 pada 2024. Hingga Mei 2025, tercatat 40.374 peserta KB baru, dengan metode suntik paling dominan (37,02 persen), diikuti pil (19,51 persen), implan (16,38 persen), dan kondom (15,45 persen). Sebanyak 84,39 persen pengguna KB adalah perempuan.
Selain itu, 28,78 persen peserta menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Kota Solok mencatat capaian peserta KB tertinggi sebesar 72,64 persen, disusul Kota Padang (65,07 persen) dan Kota Pariaman (33,99 persen). Sementara kebutuhan KB yang belum terpenuhi (unmet need) masih tinggi di Kepulauan Mentawai (13,74 persen) dan Kabupaten Agam (13,09 persen).
Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) juga terus digencarkan. Namun hingga Mei 2025, realisasinya baru mencapai 6,9 persen dari target 20.924 keluarga. Pasaman Barat dan Payakumbuh mencatat capaian tertinggi, masing-masing 15,86 persen dan 23,8 persen.
BKKBN Sumbar juga mengaktifkan berbagai kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKA, dan PIK Remaja di seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat ketahanan keluarga.
Lima program prioritas BKKBN tahun ini meliputi GENTING, Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan (GATI), pengembangan aplikasi kecerdasan buatan untuk konsultasi keluarga, serta program Lansia Berdaya (SIDAYA) berbasis layanan komunitas.
“Sinergi lintas sektor dan komitmen daerah adalah kunci keberhasilan program Bangga Kencana, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas,” tegas Mardalena.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Bappeda Sumbar, Andre, menyatakan dukungannya terhadap integrasi indikator kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kami melihat pentingnya integrasi indikator PJPK ke dalam RPJMD, karena kependudukan adalah fondasi dari hampir seluruh aspek pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan,” kata Andre.
Ia menambahkan, Bappeda Sumbar berkomitmen untuk mengakomodasi isu-isu strategis kependudukan dalam penyusunan RPJMD mendatang dan mendorong seluruh kabupaten/kota melakukan hal yang sama guna menciptakan sinergi pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Sumatera Barat.
BKKBN SumbarDokumen Perencanaan DaerahKemendukbanggaKependudukan
