PADANG, Sumbarpro — Di tengah bayang-bayang bencana hidrometeorologi yang menggerus pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD justru mematok target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius untuk tahun depan.
Pihak legislatif dan eksekutif resmi menyepakati pagu anggaran tahun 2027 senilai Rp5,976 triliun dalam sebuah rapat paripurna yang digelar Jumat (14/8/2026) malam.
Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ini tidak hanya mengunci angka belanja, tetapi juga menjadi pertaruhan bagi pemerintah daerah.
Ruang fiskal yang terbatas dipaksa bekerja lebih keras untuk mendongkrak target pertumbuhan ekonomi hingga 6,9 persen.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa persetujuan ini baru pijakan awal menuju pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sesungguhnya.
Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk konsisten menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program yang benar-benar terukur dan menjadi prioritas.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang fiskal yang terbatas diarahkan pada program yang benar-benar prioritas,” ujarnya.
Kekhawatiran dewan beralasan mengingat realisasi Pendapatan Asli Daerah pada semester pertama tahun ini masih jauh dari harapan.
Beberapa sumber penerimaan utama seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, hingga Pajak Alat Berat tercatat seret akibat dampak bencana alam akhir tahun lalu dan ketidakpastian ekonomi global.
Kondisi tersebut membuat proyeksi pendapatan pada semester kedua ikut terseret, sehingga memengaruhi penetapan target perubahan anggaran tahun ini.
Namun, Muhidi menilai penurunan target bukan berarti potensi daerah menguap begitu saja.
Masih ada celah untuk mendongkrak penerimaan jika pemerintah daerah mau bekerja lebih ekstra melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Optimalisasi pemungutan pajak dan penggalian sumber pendapatan lain yang sah menjadi kunci agar kas daerah tidak terus menerus tertekan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengakui bahwa penyusunan anggaran tahun depan sangat mempertimbangkan asumsi ekonomi makro dan kebijakan nasional.
Keterbatasan dana memaksa pemerintah untuk menyeleksi secara ketat program mana yang harus didahulukan.
“Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kita berupaya agar anggaran yang terbatas tersebut dialokasikan secara tepat,” kata Mahyeldi dalam pidato pendapat akhirnya.
Secara rinci, pendapatan daerah tahun depan ditargetkan mencapai Rp6,03 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3,26 triliun dan dana transfer Rp2,75 triliun.
Sisa pendapatan berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp17,87 miliar.
Postur belanja daerah dialokasikan sekitar Rp5,97 triliun yang terbagi untuk belanja operasi Rp4,29 triliun dan belanja modal Rp708,60 miliar.
Alokasi tersebut juga mencakup belanja tidak terduga Rp35 miliar serta belanja transfer sekitar Rp932,64 miliar.
