JAKARTA, Sumbarpro – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Sidang etik yang digelar tertutup selama sekitar sembilan jam, dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), memutuskan Eko terbukti melakukan perbuatan tercela dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan putusan sidang etik itu dalam konferensi pers. Menurutnya, Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
“Terduga pelanggar EHS telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” kata Trunoyudo.
Ia menjelaskan, Majelis KKEP menjatuhkan dua sanksi sekaligus. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Eko merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Eko dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau huruf f, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.
Sidang etik ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Eko sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Eko adalah satu dari empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penyadapan tidak hanya menyasar Presiden. Para tersangka juga diduga menyadap pejabat negara, tokoh politik, pemimpin media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Perbuatan itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.
