Dalam struktur komplotan, Eko berperan sebagai pihak yang bersekongkol. Majelis KKEP secara tegas menyebutnya ‘bersekongkol untuk melakukan penyadapan menggunakan teknologi milik Polri’. Akses yang dipakai berasal dari lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Usai putusan dibacakan, Eko langsung menyatakan banding. Permohonan banding akan diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding. Proses itu membuat putusan PTDH belum berkekuatan hukum tetap selama banding belum diputus.
Meski banding, Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf secara langsung di ruang sidang. Selepas sidang, Eko keluar dari Gedung Divisi Propam dengan pengawalan ketat personel Brimob. Ia tampak tertunduk mengenakan baju tahanan berwarna biru bernomor dua, dengan kedua tangan terikat kabel ties merah. Ia langsung digiring menuju kendaraan taktis Brimob yang telah disiapkan.
Putusan terhadap Eko melengkapi rangkaian sanksi etik di kasus penyadapan. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution juga telah dipecat tidak dengan hormat pada Selasa (10/11) dan mengajukan banding.
Adapun Listyo Sigit Prabowo dan Slamet Uliandi masih menunggu jadwal sidang, sementara Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke. (edt/*)
