Cegah Masalah Hukum, Perangkat Nagari di Tanah Datar Diminta Cermat Kelola Keuangan

Redaksi
A+A-
Reset
Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri serta Ketua TP PKK Lise Eka Putra, berfoto bersama para peserta usai membuka Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari se-Kabupaten Tanah Datar di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Minggu (15/11/2026).

TANAH DATAR, Sumbarpro — Pengelolaan keuangan dan aset di tingkat nagari dituntut berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Ketelitian aparatur pemerintahan paling bawah menjadi kunci utama untuk mencegah timbulnya persoalan hukum di kemudian hari sekaligus menyongsong penerapan sistem transaksi nontunai pada tahun 2027.

Pesan tersebut ditegaskan Bupati Tanah Datar, Eka Putra saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari se-Kabupaten Tanah Datar di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Minggu (15/11/2026).

Acara yang diselenggarakan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD PPKB) ini diikuti oleh 202 peserta dari 68 nagari.

Eka Putra menyampaikan, aparatur nagari merupakan ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, profesionalisme dan kemampuan dalam mencarikan solusi atas keluhan warga sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

“Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas aparatur nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Eka Putra.

Diterangkannya, setiap perangkat nagari perlu mengedepankan inovasi serta menggali potensi keunggulan di wilayah masing-masing. Untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan, hubungan antara wali nagari dan jajaran perangkatnya mesti dibangun melalui komunikasi terbuka tanpa memunculkan konflik internal maupun ego sektoral.

“Jangan ada ego sektoral dan konflik internal. Bangun sinergi antara wali nagari dan perangkat nagari, lakukan komunikasi secara transparan, serta kedepankan musyawarah bersama BPRN dan KAN,” katanya.

Sementara, Ketua Pelaksana Sandi Satria menjelaskan, pembekalan ini difokuskan untuk menertibkan administrasi serta mematangkan pemahaman perangkat mengenai tata kelola aset nagari menjelang kewajiban transaksi nontunai tahun depan. Sebanyak tujuh nagari lainnya yang belum terlibat dijadwalkan mengikuti kegiatan serupa pada tahun 2027.

Kegiatan pembukaan ini turut dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kepala Bappeda Litbang Adriayanti Rustam, Kepala Dinas PMD PPKB Herison, Ketua TP PKK Tanah Datar Lise Eka Putra, Kepala Bagian Umum, serta Kepala Bagian Prokopim. (edt/*)

Servis Kursi dan Sofa di Kota Padang - Pasang Iklan dan Artikel di SUMBARPRO media online portal berita dan informasi terkini hubungi WhatsApp 081275690690