Laporan Mandiri Spending Index menunjukkan porsi belanja gawai turun dari 17,6 persen pada Agustus menjadi 16,3 persen pada September 2026.
Porsi belanja kebutuhan rumah tangga turun dari 8,9 menjadi 7,9 persen, sedangkan fesyen dari 7 menjadi 6,5 persen.
Ekonom Next Policy, Yusuf Wibisono menjelaskan penyesuaian itu berlangsung lewat dua jalur.
Pertama, down-trading, yakni mengganti barang mahal dengan alternatif yang fungsinya serupa tetapi lebih murah. Kedua, menurunkan kuantitas atau frekuensi konsumsi.
Yang paling merasakan tekanan adalah kelas menengah. Data BPS dan kajian LPEM FEB Universitas Indonesia menunjukkan jumlah kelas menengah menyusut dari 57 juta jiwa pada 2019 menjadi 47 juta jiwa pada 2025.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menyebut tekanan pada kelas menengah dan berlanjutnya pemutusan hubungan kerja (PHK) berisiko melemahkan konsumsi rumah tangga.
Beban mereka bertambah karena banyak rumah tangga kelas menengah tidak masuk kategori penerima bantuan sosial, meski biaya hidup naik dan daya beli melemah.
Di sisi lain, suku bunga acuan Bank Indonesia bertahan di level 5,75 persen pada September 2026. Bagi pemilik simpanan besar, bunga tinggi justru menguntungkan.
Namun, bagi rumah tangga yang tengah berutang atau ingin mengambil kredit, bunga tinggi membuat cicilan semakin berat.
Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky menilai stimulus yang ada belum sepenuhnya menjawab persoalan pelemahan daya beli.
Ia mengusulkan insentif tambahan bagi kelas menengah, termasuk bantuan sosial serta perbaikan iklim investasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.
Hingga Oktober 2026, angka pertumbuhan ekonomi masih terlihat positif. BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026, meski melambat dibanding triwulan I yang sebesar 5,61 persen.
Namun, bagi sebagian besar rumah tangga, pertumbuhan itu belum terasa di kantong. Yang tersisa adalah pilihan yang sama setiap bulan, memangkas belanja, menguras tabungan, atau menambah utang baru. (ak/*)
