Sumbarpro – Ratusan guru honorer kategori R4 (non-database) di Sumbar mendapat angin segar setelah aspirasi mereka diterima oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dalam audiensi pada Jumat (19/9/2025).
DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menyatakan komitmennya untuk mengusulkan 932 guru honorer R4 agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ketua Forum Honorer R4 Sumbar, Afrizal, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh DPRD dan Pemprov Sumbar.
“Jumlah kami tidak banyak, hanya 932 orang. Kami sangat berharap bisa diangkat sebagai PPPK paruh waktu pada Oktober mendatang,” ujarnya.
Audiensi ini juga dihadiri perwakilan Komisi V DPRD Sumbar, Asisten III Setdaprov Sumbar, serta perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan, lembaganya akan mengawal aspirasi guru honorer R4 hingga tuntas, bahkan jika harus dibawa ke tingkat pusat.
Ia menyebut, penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat menjadi alternatif untuk menyelamatkan guru R4.
“Secara kelembagaan, DPRD siap memperjuangkan. DPRD serius memperjuangkan nasib mereka,” tegasnya.
Di sisi lain, anggota Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syah Johan menyatakan, kunci penyelesaian masalah honorer R4 terletak pada sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Ia berharap dukungan DPRD ini dapat membuka jalan bagi guru honorer R4 untuk memperoleh kepastian status dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Asisten III Pemprov Sumbar, Medi Iswandi menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan gubernur dan wakil gubernur terkait usulan ini.
Proses untuk pengusulan guru honorer R4 menjadi PPPK paruh waktu akan dimulai pada Senin (22/9/2025).
“Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah akan menyurati Menpan untuk menambah formasi sebanyak 932 orang lagi,” kata Medi. (edt)
