Sumbar Mulai Jadi Daerah Produksi Narkoba, Wagub Vasko Minta Kepala Daerah Bertindak

Redaksi
A+A-
Reset
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy memimpin Rapat Koordinasi Terbatas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba bersama kepala daerah dan Kepala BNNP Sumatera Barat di Ruang Rapat Istana Gubernur.

PADANG, Sumbarpro — Sumatera Barat tidak lagi sekadar menjadi jalur perlintasan peredaran gelap narkotika, melainkan mulai mengarah sebagai daerah produksi.

Kondisi darurat tersebut diperparah oleh tingginya kerentanan generasi muda, dengan proyeksi 85.666 penduduk kelompok usia 15 hingga 24 tahun terpapar narkoba berdasarkan Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menegaskan persoalan narkotika bukan lagi urusan sektoral Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun kepolisian semata.

Ia mendesak seluruh bupati dan wali kota ikut turun tangan membangun sistem pencegahan hingga penanganan yang terintegrasi bersama aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Vasko, dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan bertema Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sumatera Barat itu diharapkan melahirkan aksi nyata di setiap daerah.

“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Sumatera Barat Toton Rasyid membeberkan sejumlah kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan jangkauan layanan BNN yang baru berdiri di Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh.

Saat ini pihaknya tengah memproses pembentukan layanan serupa di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.

Selain itu, fasilitas pemulihan masih sangat minim karena dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditetapkan, hanya lima hingga enam lembaga yang aktif melayani.

BNNP juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.

Pada sektor pendidikan, materi antinarkoba yang sudah berjalan pada kurikulum keminangkabauan tingkat SMK akan diperluas ke mata pelajaran PPKN, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) jenjang SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027-2028.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta menyisipkan edukasi serupa sejak jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP.

Diterangkannya, pemetaan BNNP turut mencatat keberadaan 206 kawasan rawan narkoba di Sumatera Barat dengan sembilan wilayah di antaranya berstatus bahaya.

Guna menekan kerawanan tersebut, BNNP mengusulkan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) serta pemberdayaan keterampilan dan peluang usaha bagi pemuda.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumatera Barat, kepala daerah atau perwakilan bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, kepala OPD Pemprov Sumatera Barat, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta unsur terkait lainnya. (ak/*)

Servis Kursi dan Sofa di Kota Padang - Pasang Iklan dan Artikel di SUMBARPRO media online portal berita dan informasi terkini hubungi WhatsApp 081275690690