Pastikan Anggaran Berdampak Nyata, DPRD Sumbar Sisir Usulan Program OPD pada RAPBD 2027

Redaksi
A+A-
Reset
DPRD Sumbar saat rapat pembahasan APBD Sumbar bersama OPD Pemprov Sumbar.

PADANG, Sumbarpro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pendalaman anggaran ini digelar menjelang jadwal penetapan APBD 2027 pada akhir November mendatang.

Berdasarkan dokumen pengantar resmi RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,035 triliun lebih.

Dari nilai tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp3,261 triliun atau berkisar 54 persen dari total pendapatan daerah.

Sementara itu, rencana belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5,976 triliun lebih yang terbagi atas belanja operasi sekitar Rp4,404 triliun serta belanja modal sebesar Rp603,64 miliar.

Komposisi anggaran ini dicermati oleh komisi-komisi di DPRD Sumbar guna memastikan penyusunan program selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat kerja pada masing-masing komisi, para legislator menaruh perhatian besar terhadap program prioritas daerah. Pembahasan diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat serta pemulihan infrastruktur pascabencana.

Pimpinan dan anggota komisi menekankan pentingnya efisiensi belanja, ketepatan pembiayaan, serta perencanaan yang terukur.

Setiap usulan kegiatan dari OPD dikaji secara mendetail agar penggunaan anggaran daerah berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi warga Sumatera Barat.

Komisi I: Kawal Perencanaan Transparan dan Berkualitas

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, turut menegaskan komitmen komisinya dalam mengawal proses perencanaan dan pengalokasian anggaran melalui pembahasan mendalam bersama mitra kerja.

Menurutnya, sinergi dan koordinasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program direncanakan secara transparan, efektif, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Melalui sinergi, koordinasi, dan pembahasan yang mendalam bersama mitra kerja, Komisi I berkomitmen mengawal perencanaan anggaran yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” tegas Sawal.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga setiap alokasi mampu mendukung program berkualitas dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Komisi II: Pastikan Anggaran Berpihak pada Kesejahteraan

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar, Ilson Chong, turut melakukan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 bersama mitra kerja.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mencermati perencanaan dan pengalokasian anggaran agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Komisi II berkomitmen mengawal proses penganggaran agar setiap program yang direncanakan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Melalui pembahasan RAPBD 2027 di masing-masing komisi, DPRD Sumbar berupaya memastikan anggaran daerah disusun dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, efisiensi, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pengawalan tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mendorong Sumatera Barat semakin maju.

Komisi III: Selaraskan Pembangunan dengan Efisiensi

Komisi III DPRD Sumbar yang dipimpin Indra Rajo Lelo juga mengintensifkan pembahasan RAPBD 2027 melalui rapat kerja bersama mitra kerja. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Khusus II Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (9/11/2026).

Dalam pembahasan itu, Komisi III menekankan pentingnya menyelaraskan perencanaan anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pengalokasian anggaran diharapkan dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga program yang direncanakan dapat mendukung pembangunan sesuai prioritas daerah.

Pendalaman bersama mitra kerja menjadi bagian dari upaya memastikan rencana belanja daerah memiliki perencanaan yang terukur dan selaras dengan kebutuhan pembangunan Sumbar.

Komisi V: Anggaran Harus Berdampak Nyata

Komisi V meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun perencanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 berdasarkan hasil serta manfaat nyata bagi publik, bukan sekadar mengejar angka penyerapan anggaran.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Lazuardi Erman mengutarakan bahwa pendalaman anggaran bersama mitra kerja dilakukan untuk mencermati rencana program sekaligus kebutuhan pembiayaan secara menyeluruh.

Setiap usulan kegiatan yang dirancang pemerintah daerah dinilai wajib disusun secara matang, efektif, dan tepat sasaran.

“Komisi V mendorong agar perencanaan anggaran tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Sumatera Barat secara berkelanjutan,” ujar Lazuardi Erman.

Melalui rapat kerja bersama mitra OPD tersebut, Komisi V memastikan bahwa seluruh program prioritas daerah memiliki kesesuaian dengan kebutuhan warga di lapangan serta selaras dengan arah pembangunan Sumatera Barat. (edt/*)

Servis Kursi dan Sofa di Kota Padang - Pasang Iklan dan Artikel di SUMBARPRO media online portal berita dan informasi terkini hubungi WhatsApp 081275690690