Sumbarpro – TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengerahkan 20.980 personel untuk memperkuat pengamanan di wilayah DKI Jakarta.
Pengerahan besar-besaran ini dilakukan secara bertahap dalam empat gelombang berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026.
Pasukan ditempatkan di bawah kendali operasi (BKO) Kodam Jaya.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL), Yayan Sofiyan, merinci bahwa tahap pertama pengerahan dimulai pada 2 November 2026 dengan menerjunkan 2.100 personel dari satuan yang sudah berada di Jakarta.
Pasukan tersebut meliputi unsur Korps Marinir, Komando Armada I (Koarmada I), Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) III, dan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).
Pada 4 November 2026, tahap kedua dan ketiga kembali menggeser pasukan dari luar Jakarta. Sebanyak 5.740 personel didatangkan menggunakan armada Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) serta jalur darat.
Satuan yang terlibat mencakup Koarmada II, Pasukan Marinir 2 (Pasmar 2), Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal), Kodiklatal, Akademi Angkatan Laut (AAL), serta pangkalan TNI AL di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
“Total personel yang dikerahkan dari seluruh tahapan mencapai 20.980 personel,” kata Yayan di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Yang paling mencolok, tahap keempat menyiagakan 13.140 personel di markas masing-masing. Jumlah ini merupakan kekuatan terbesar dalam skema pengerahan.
Mereka terdiri dari personel Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) di Cilangkap, Korps Marinir wilayah Jakarta, Koarmada RI, Pushidrosal, Puspomal, Seskoal, Lanudal Jakarta, RSAL Dr. Mintohardjo, hingga Ladokgi REM.
Seluruh pasukan tahap akhir ini berstatus siaga penuh dan siap digerakkan sewaktu-waktu.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menegaskan bahwa pengerahan personel dalam jumlah besar merupakan bagian dari tugas negara.
“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” ujar Nas saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Namun, Nas tidak merinci lebih jauh maksud spesifik pengerahan tersebut, termasuk saat ditanya soal kemungkinan antisipasi aksi demonstrasi. Ia juga tidak menyebut jumlah pasti personel yang dikerahkan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi.
Muncul di Tengah Kasus Penyadapan
Pengerahan ribuan prajurit ini mencuat ke publik bersamaan dengan penetapan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Listyo ditetapkan bersama Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada Selasa (3/11/2026) malam.
Dokumen pengerahan TNI AL beredar luas di grup WhatsApp dan media sosial, memicu spekulasi publik. Meski demikian, tidak ada keterangan resmi yang menghubungkan langsung pengerahan 20.980 personel tersebut dengan penetapan tersangka Listyo Sigit.
TNI menegaskan bahwa langkah ini murni untuk menjaga stabilitas keamanan ibu kota.
Pengerahan ini bukan yang pertama bagi TNI AL dalam menjaga Jakarta. Pada Maret 2026, TNI AL juga pernah memperkuat pengamanan laut Jakarta setelah Panglima TNI mengeluarkan perintah siaga 1.
Saat itu, Komandan Kodaeral III, Laksamana Muda TNI Uki Prasetia, menyatakan pihaknya siap memperkuat wilayah laut Jakarta sesuai perintah.
Namun, skala pengerahan kali ini jauh lebih besar. Total 20.980 personel yang disiapkan dalam empat tahap menunjukkan keseriusan TNI AL dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan.
Dengan 13.140 personel yang siaga penuh di markas, TNI AL memiliki kemampuan untuk merespons cepat jika situasi di ibu kota membutuhkan penebalan pasukan.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di Jakarta terpantau kondusif. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
TNI memastikan bahwa pengerahan ini semata-mata untuk menjalankan tugas negara dan menjaga keutuhan NKRI, sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. (ak/*)
