LAJU pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II 2026 melambat menjadi 4,54 persen. Angka ini turun 0,47 persen dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 5,01 persen. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,29 persen.
Artinya, ekonomi Sumbar tumbuh lebih lambat daripada rata-rata nasional. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah cermin dari apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat.
Penyebab utamanya adalah sikap masyarakat yang semakin berhati-hati dalam membelanjakan uang. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi penopang terbesar ekonomi Sumbar dengan porsi 50,79 persen terhadap PDRB, hanya tumbuh 2,52 persen. Padahal sektor inilah yang paling langsung mencerminkan denyut kehidupan rakyat.
Ketika konsumsi melemah, berarti banyak keluarga memilih menahan diri. Mereka mengurangi belanja. Mereka menunda kebutuhan yang tidak mendesak. Mereka menyimpan uang untuk berjaga-jaga.
Sikap hati-hati itu wajar. Hidup memang semakin sulit. Inflasi Sumbar pada triwulan II 2026 melonjak ke 4,70 persen. Kenaikan harga cabai merah, beras, bensin, minyak goreng, dan emas perhiasan membuat pengeluaran rumah tangga membengkak.
Di saat yang sama, lapangan kerja belum sepenuhnya pulih. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumbar tercatat 5,51 persen pada Februari 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di level 4,68 persen.
Yang lebih memprihatinkan, pengangguran tertinggi justru didominasi lulusan perguruan tinggi, mencapai 11,5 persen pada Mei 2026. Artinya, gelar sarjana belum menjamin pekerjaan. Ini adalah pukulan bagi generasi muda dan keluarga yang telah berinvestasi besar dalam pendidikan.
Di sisi lain, sektor usaha kecil juga tertekan. Kredit perbankan di Sumbar memang tumbuh 5,92 persen, tetapi penyaluran kredit kepada UMKM justru terkontraksi 1,44 persen. NPL UMKM tercatat naik dari 4,41 persen pada Juni 2025 menjadi 4,54 persen pada Juni 2026.
Dengan kata lain, semakin banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan membayar utang. Mereka berjuang bertahan, tetapi akses modal justru menyempit. Padahal UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika mereka goyah, dampaknya akan terasa luas.
Pemerintah tidak bisa hanya diam. Perlambatan ini harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Jangan hanya mengandalkan konsumsi pemerintah dan investasi besar. Jangan hanya berbangga pada ekspor yang naik.
Sebab, ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Bukan hanya oleh segelintir pengusaha dan pemilik modal.
Langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah menjaga daya beli masyarakat. Kendalikan inflasi. Stabilkan harga pangan. Pastikan distribusi berjalan lancar. Jangan biarkan harga cabai dan beras melonjak tanpa kendali. Jika perlu, gelar operasi pasar secara rutin. Beri subsidi transportasi untuk komoditas pokok. Lindungi petani dari tengkulak. Lindungi konsumen dari pedagang nakal.
Kedua, buka lapangan kerja. Jangan hanya menunggu investasi datang. Ciptakan iklim usaha yang ramah bagi UMKM. Permudah perizinan. Beri insentif pajak bagi usaha kecil. Sediakan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, terutama lulusan perguruan tinggi. Jangan biarkan mereka menganggur terlalu lama. Putus asa bisa berujung pada masalah sosial yang lebih besar.
Ketiga, perkuat akses modal bagi UMKM. Jangan biarkan bank hanya ramah pada korporasi besar. Tekan suku bunga kredit usaha rakyat. Longgarkan agunan. Beri pendampingan manajemen. Karena UMKM bukan hanya penopang ekonomi. Mereka adalah penjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumbar sudah merancang anggaran 2027 yang fokus pada sektor riil, pertanian, UMKM, dan mitigasi bencana. Arah itu sudah benar. Tapi jangan tunggu 2027. Perlambatan terjadi sekarang. Rakyat butuh solusi sekarang. Bukan janji untuk tahun depan. Bukan rencana yang tersimpan rapi di dokumen KUA-PPAS.
Kita berharap pemerintah serius menangani persoalan ini. Jangan menutupi perlambatan dengan retorika. Jangan menyalahkan keadaan global. Jangan menyalahkan cuaca. Karena rakyat tidak butuh alasan. Mereka butuh pekerjaan, harga-harga yang terjangkau, dan masa depan yang lebih pasti.
Jika ekonomi terus melambat, bukan hanya angka pertumbuhan yang turun. Kepercayaan rakyat juga ikut turun. Dan itu jauh lebih sulit untuk dipulihkan. *
