Sumbarpro – Menjelang pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026, jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan berisi daftar instansi dengan take home pay (THP) atau gaji bersih bulanan tertinggi.
Unggahan yang beredar luas itu mengklaim tiga instansi sebagai “top tier” dengan penghasilan dua digit, sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru dinilai sudah tidak se-“sultan” yang dibayangkan banyak orang.
Pemprov DKI Jakarta: Rajanya Tunjangan Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di posisi puncak dengan rentang THP Rp15 juta hingga Rp20 juta lebih. Klaim ini sejalan dengan data yang beredar.
Lulusan S1 (Golongan III/a) yang baru masuk sebagai CPNS di Pemprov DKI memang memiliki peluang menerima total THP gabungan gaji pokok dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menembus angka Rp19,9 juta hingga Rp21 juta per bulan.
Bahkan, untuk posisi struktural tertinggi seperti Sekretaris Daerah, TPP-nya bisa melesat hingga Rp127,7 juta per bulan. Tak heran jika DKI selalu menjadi primadona dalam setiap seleksi ASN.
BPK, PPATK, dan KPK: Prestise dengan Renumerasi Tinggi
Di posisi kedua, instansi pusat yang bergerak di bidang pengawasan dan penegakan hukum seperti BPK, PPATK, dan KPK ditaksir memiliki THP Rp12 juta hingga Rp16 juta.
Angka ini masuk akal mengingat besarnya Tunjangan Kinerja (Tukin) di lembaga-lembaga tersebut.
Sebagai gambaran, Tunjangan Kinerja di BPK untuk grade menengah ke atas bisa mencapai Rp29,2 juta (Grade 15) hingga Rp22,2 juta (Grade 14).
Sementara di KPK, Tukin tertingginya bisa menyentuh Rp30 juta. THP yang tinggi ini tentu berbanding lurus dengan tuntutan profesionalisme dan integritas yang sangat ketat.
Pemprov Jatim, dan Jabar: ‘Hidden Gem’ dengan TKD Kompetitif
Kelompok ketiga yang masuk daftar adalah Pemprov Jawa Timur, Jawa Barat, dan Pemkab Badung, dengan estimasi THP Rp10 juta hingga Rp15 juta.
Instansi daerah ini sering disebut sebagai hidden gem karena memiliki kapasitas fiskal yang kuat.
Di Pemprov Jatim, misalnya, TPP Prestasi Kerja untuk kelas jabatan tertinggi (setingkat eselon dua) tercatat mencapai Rp43,1 juta per bulan.
Sementara untuk PPPK, Pemprov Jatim telah menaikkan TPP sebesar 50 persen mulai Februari 2026.
Kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kunci utama mengapa tunjangan di wilayah-wilayah ini sangat kompetitif.
Unggahan yang viral tersebut juga menyinggung bahwa Kemenkeu saat ini “overrated” dan tidak lagi se-“sultan” dulu karena beban kerja yang berat tidak sebanding dengan gaji. Benarkah?
Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memang masih memegang predikat sebagai instansi dengan Tukin tertinggi, bahkan mencapai Rp117,3 juta untuk posisi tertentu.
Namun, untuk formasi umum non-DJP, THP CPNS Golongan II/a di Kemenkeu hanya berkisar Rp5,7 juta per bulan.
Banyak warganet dan pelamar yang menilai bahwa ekspektasi “sultan” seringkali tidak sepadan dengan realita beban kerja yang sangat tinggi, tekanan target, hingga tuntutan lembur yang melelahkan.
Bagi Anda yang ingin mendaftar CPNS 2026, daftar ini bisa menjadi referensi. Namun, perlu diingat bahwa besaran THP bergantung pada golongan, jabatan, dan yang terpenting adalah performa serta kapasitas anggaran instansi tempat Anda bertugas.
Jangan hanya tergiur angka, tetapi pastikan juga minat dan kompetensi Anda sesuai dengan beban kerjanya. (ak/*)
