Jakarta, Sumbarpro – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2025 yang sedianya digelar Jumat (29/8/2025) siang, resmi ditunda.
Kabar penundaan tersebut disampaikan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) melalui pesan resmi kepada para jurnalis.
“Sehubungan dengan kondisi saat ini yang kurang kondusif, bersama ini kami infokan Rakornas TPID & TP2DD ditunda dan tidak jadi diselenggarakan hari ini,” demikian isi pesan singkat dari Departemen Komunikasi BI.
Rencana Kehadiran Presiden dan Menteri Kabinet
Rakornas yang batal digelar ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Istana Negara. Acara tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain Presiden, sejumlah pejabat tinggi negara dan menteri juga dijadwalkan hadir, antara lain:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan
Seluruh kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia
Dengan batalnya acara tersebut, kehadiran sejumlah pejabat penting itu pun urung terlaksana.
Alasan Penundaan Masih Misterius
Bank Indonesia tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “kondisi kurang kondusif” yang menjadi dasar penundaan Rakornas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi tambahan dari pihak BI maupun pihak Istana terkait faktor keamanan, teknis, atau situasi lain yang mungkin menjadi penyebab.
Pihak BI hanya memastikan bahwa perkembangan situasi akan terus dipantau, dan jadwal baru akan diinformasikan kemudian.
Fokus Rakornas: Inflasi dan Digitalisasi Daerah
Rakornas ini sejatinya memiliki agenda strategis dalam pengendalian inflasi nasional sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Dua isu besar tersebut dinilai sangat penting karena menyangkut stabilitas ekonomi dan percepatan transformasi digital yang menjadi prioritas pemerintah.
Melalui forum Rakornas, pemerintah pusat bersama Bank Indonesia, kementerian terkait, serta pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun langkah konkret dalam menjaga kestabilan harga pangan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mendorong penggunaan sistem transaksi digital di seluruh daerah.
Siaran Langsung Batal Ditayangkan
Acara Rakornas yang ditunda ini awalnya direncanakan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Publik yang sudah menantikan jalannya acara pun tidak dapat menyaksikan pembahasan agenda penting tersebut hari ini.
Hingga saat ini, belum ada informasi apakah siaran langsung akan tetap dilakukan pada jadwal pengganti mendatang.
Penundaan Rakornas ini menjadi perhatian publik, mengingat forum ini berhubungan langsung dengan stabilitas ekonomi nasional. Terutama terkait pengendalian inflasi yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, serta digitalisasi daerah yang menjadi bagian dari strategi transformasi digital nasional.
Bagi pemerintah daerah, agenda ini juga penting karena menyangkut integrasi sistem keuangan daerah dengan pemerintah pusat. Banyak kepala daerah yang sudah dijadwalkan hadir di Istana Negara terpaksa menunda agenda pembahasan program prioritas di wilayah masing-masing.
Jadwal Baru Masih Menunggu
Bank Indonesia memastikan akan memberikan pemberitahuan resmi jika jadwal pengganti telah ditetapkan. Sementara itu, publik dan pemangku kepentingan di daerah diimbau untuk menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun BI.
Rakornas ini masih dinantikan pelaksanaannya karena dianggap sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat implementasi sistem keuangan digital di seluruh Indonesia. (snc/*)
