8
Padang, Sumbarpro — Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kekuatan lokal, seperti sektor pendidikan, perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata budaya-religi.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menyampaikan visi pembangunan ekonomi tersebut dalam Sarasehan Ekonomi Sumatera Barat 2025 yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (24/7).
Ia menegaskan bahwa visi bersama Wali Kota Hendri Arnis dan dirinya untuk lima tahun ke depan adalah menjadikan Padang Panjang sebagai “Kota Serambi Mekkah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah.”
“Kami percaya bahwa transformasi ekonomi harus menyentuh masyarakat paling bawah, tanpa meninggalkan nilai-nilai agama dan budaya,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemko Padang Panjang menjalankan lima pendekatan utama: modernisasi pasar rakyat dan UMKM, pengembangan ekonomi digital dan industri kreatif, revitalisasi pariwisata budaya dan religi, pembangunan infrastruktur dan SDM, serta kemitraan multipihak bersama TNI, BUMN, dan sektor swasta.
Tiga program unggulan yang disebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu revitalisasi Pasar Pusat dan Pasar Sayur Bukit Surungan, pembangunan Padang Panjang Creative Hub dan Youth Centre, serta pengembangan Islamic Centre sebagai destinasi wisata religi.
Allex menyebutkan, Padang Panjang menargetkan pertumbuhan ekonomi naik dari 5,15 persen menjadi 7,65 persen. Tingkat pengangguran diturunkan dari 4,94 persen menjadi 1,05 persen. Sementara itu, angka kemiskinan ditekan dari 5,31 persen menjadi 1,65 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi 86,00. Selain itu, Gini Ratio diturunkan menjadi 0,201, atau terendah di Sumbar.
“Ini bukan sekadar angka, tapi komitmen kami pada kesejahteraan masyarakat Padang Panjang,” tegasnya.
Ia menambahkan, Padang Panjang kini tengah mendorong iklim investasi yang ramah melalui perizinan cepat, kajian investasi aktif, dan kemitraan produktif dengan PT KAI, ISI Padangpanjang, serta TNI untuk optimalisasi aset strategis dan lahan produktif.
“Program ekonomi kami menyasar kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, transportasi pelajar, beasiswa mahasiswa dan calon ulama, Tabungan Bersama tanpa bunga untuk pelaku UMKM, Satu Rumah Tangga Satu Hafiz, Istana Lansia, dan Graha Disabilitas,” jelasnya.
Menurutnya, seluruh program dirancang agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota, tetapi merata hingga ke seluruh kelurahan.
Sarasehan tersebut sebelumnya dibuka oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy. Kegiatan ini juga dihadiri kepala Perwakilan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DJPb, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Dari Padang Panjang turut hadir Asisten II Setdako, Ewasoska, dan sejumlah pejabat lainnya.
Vasko menjelaskan, sarasehan ini merupakan forum diskusi antara pemerintah, pelaku usaha, dan ekonom untuk membahas isu-isu ekonomi terkini serta merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Forum ini bertujuan menyamakan persepsi, bertukar ide, serta mencari solusi atas tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Termasuk bagaimana Sumbar dapat meningkatkan kinerja ekonominya,” ujarnya. (mas)
