PADANG-Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sumatera Barat bersikukuh tidak mengakui Musyawarah Kota (Muskot) yang diadakan PBSI Kota Padang di Hotel Rankayo Basa pada bulan Mei lalu. Padahal Muskot PBSI tersebut sudah sesuai mekanisme dan AD/ART PBSI.
Dalam Muskot tersebut juga dihadiri Kadispora Kota Padang, perwakilan PBSI Sumbar dan Ketua KONI Kota Padang sebagai induk Olahraga serta para pemilik suara terdiri dari klub yang memiliki SI.
Apalagi KONI Kota Padang sudah memberikan surat rekomendasi untuk segera dilantik oleh PBSI Sumbar, namun PBSI Sumbar malah mengindahkan surat rekomendasi tersebut, yang anehnya lagi PBSI Sumbar malah mengangkat PLT dan akan mengelar ulang Muskot.
Yang lebih parah lagi perkataan Sekum PBSI Sumbar, Chandra mengatakan tidak perlu KONI Kota Padang PBSI Sumbar tegak lurus dan tidak perlu campur tangan KONI Kota Padang.
“Tidak ada KONI kita bisa mengelar kejuaraan dan bisa sampai nasional, atlet ikut pertandingan bisa secara mandiri tanpa campur tangan KONI Kota Padang, kita bisa membawa atlet untuk pra PON dan PON dengan jalur mandiri dengan biaya sendiri, ” ucapnya dengan santai melalui telepon seluler saat di konfirmasi Sumbarpro.net, kemarin.
Menanggapi hal tersebut membuat Ketua KONI Kota Padang, Yusra meradang dan merespon perkataan Chandra tersebut. “Yang bisa dikatakan tegak lurus tersebut adalah KONI bukan cabor, karena KONI merupakan induk olahraga yang mengkodinir cabor untuk bisa mengikuti Porprov, Pra PON dan PON, ” ujar Yusra dengan tegas.
Dia menambahkan, bukan saja sebagai induk cabor tetapi KONI juga sebagai perpanjangan tangan pemeirintah dalam bidang olahraga, yang bisa diberikan dana hibah oleh pemerintah KONI yang disalurkan kepada cabor.
“Aneh rasanya cabor tidak perlu KONI, karena KONI merupakan pembina cabor itu sendiri, kita bisa mencoret cabor itu sebagai anggota KONI Kota Padang, ” pungkas Yusra.
Yusra berharap, permasalahan ini dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh organisasi cabang olahraga lainnya di Kota Padang agar lebih mematuhi aturan yang berlaku. (Naldi)
