PADANG, Sumbarpro — Penanganan kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang lamban memicu sorotan tajam Anggota DPRD Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman. Ia mendesak Gubernur Sumbar beserta para bupati dan wali kota agar bersurat ke provinsi tetangga untuk menawarkan bantuan pemadaman api secara gotong royong.
Sikap diam para pejabat di Sumbar menyikapi buruknya indeks kualitas udara dinilai sangat memprihatinkan. Pemprov Sumbar maupun pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak diminta bergerak aktif menjalin koordinasi lintas daerah demi memadamkan titik api di sumbernya.
“Kabut asap kiriman dari provinsi tetangga membuat kualitas udara di Sumbar tidak baik. Harus ada protes dari kepala daerah kita kepada pemerintah provinsi tetangga. Kita ambil contoh di Kabupaten Dharmasraya, mana bupatinya? Harusnya surati Provinsi Jambi,” ujar Albert, Sabtu (18/10/2026).
Ia menilai, penanganan paparan polusi udara tidak bisa diselesaikan sebatas mengumumkan penurunan kualitas udara dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah. Apalagi, kegiatan olahraga seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tetap digelar di tengah pekatnya kabut asap.
Menurutnya, solidaritas antardaerah perlu diwujudkan lewat tindakan nyata, seperti mengirimkan relawan pemadam kebakaran. Terlebih, Sumbar juga kerap menerima bantuan dari daerah lain ketika dilanda bencana alam.
“Api ini harus dipadamkan. Harus ada kerja sama dan sinergi, jangan ego sektoral yang dipelihara. Semestinya kita juga bisa membantu daerah lain yang sedang menghadapi bencana,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Sumbar tersebut.
Selain menawarkan bantuan pemadaman, Albert menyayangkan belum adanya aksi pembagian masker secara masif oleh Pemprov Sumbar maupun Pemko Padang kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta memberikan penjelasan ilmiah terkait keamanan air hujan yang ditampung warga selama kabut asap berlangsung.
Ia menambahkan, jika kabut asap kiriman terus terjadi, gubernur semestinya membawa persoalan ini ke pemerintah pusat agar dicarikan solusi permanen. Ia juga mendesak Pemprov Sumbar segera menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota guna merumuskan tindakan penanganan terpadu.
“Persoalan polusi udara ini tidak bisa kita anggap enteng. Pemerintah harus mengambil tindakan cepat. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi masalah ini tanpa merasakan kehadiran pemerintah,” tegas Albert yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang. (edt/*)
