JAKARTA, Sumbarpro – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia resmi kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR, Kamis (12/11/2026).
Kekosongan posisi wakil presiden ini membuka babak baru dalam konfigurasi politik nasional. Presiden Prabowo Subianto kini memegang kendali penuh untuk menentukan dua nama yang akan diajukan ke MPR, dengan tenggat waktu 14 hari sejak surat permintaan dari MPR diterima.
Sejumlah nama politisi senior hingga tokoh muda dari partai koalisi maupun di luar pemerintahan mulai bermunculan. Namun, dinamika di balik layar menunjukkan bahwa pemilihan ini bukan sekadar soal popularitas, melainkan strategi untuk menjaga stabilitas pemerintahan hingga 2029.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, memprediksi bahwa Presiden Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah kriteria kunci dalam memilih pendampingnya.
Kriteria tersebut antara lain berasal dari kalangan muda dengan usia maksimal 55 tahun, memiliki jaringan politik yang kuat di luar lingkaran inti Presiden, dan mampu menjaga stabilitas pemerintahan.
Menariknya, ada dua pandangan yang saling bertolak belakang mengenai asal-usul kandidat. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai sulit membayangkan Prabowo akan memberikan ‘karpet merah’ kepada partai lain.
Ia memprediksi Prabowo akan memilih orang yang ia percaya dari internal Partai Gerindra, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, atau Ahmad Muzani.
Sebaliknya, Nyarwi Ahmad dari UGM menilai bahwa memilih kandidat dari internal Gerindra justru berisiko memicu resistensi dari partai koalisi lain.
Menurutnya, figur dari luar lingkaran inti, seperti dari Partai Golkar atau Demokrat, lebih ideal untuk memperluas jaringan dan menjaga keseimbangan kekuatan politik.
Deretan Nama yang Mencuat
Meski Presiden Prabowo belum mengumumkan nama resmi, sejumlah figur telah masuk dalam bursa kandidat kuat. Berikut adalah nama-nama yang paling sering disebut.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Ketua Umum Partai Demokrat ini dinilai sebagai salah satu kandidat terkuat.
Nyarwi Ahmad menyebut AHY memiliki latar belakang politik dan jaringan partai yang dapat memperkuat dukungan terhadap pemerintahan. Selain itu, sosoknya dianggap sebagai pilihan yang relatif aman bagi Prabowo.
Sufmi Dasco Ahmad
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mendapatkan dukungan terbuka dari relawan Gibran. Mereka menilai Dasco sebagai sosok negarawan yang tenang, bijaksana, dan mampu merangkul semua lini.
Relawan berharap Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang sama agar kebijakan lebih sinkron.
Sugiono
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menko PMK ini disebut oleh Yunarto Wijaya sebagai nama yang paling memungkinkan.
Sugiono dianggap sebagai bagian dari ‘Hambalang Boys’ atau anak ideologis Prabowo, sehingga memiliki kedekatan khusus dengan Presiden.
Puan Maharani
Ketua DPR RI ini juga masuk dalam daftar bursa kandidat. Meski PDIP berada di luar koalisi pemerintah, nama Puan disebut-sebut sebagai salah satu figur yang mungkin dipertimbangkan untuk memperluas basis dukungan politik.
Sejumlah nama lain yang turut diperbincangkan antara lain Ahmad Muzani (Ketua MPR), Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Golkar), Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta), Anies Baswedan (mantan Gubernur DKI Jakarta), Mahfud MD (mantan Menko Polhukam), Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan), Muhaimin Iskandar (Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat), hingga Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara (Menteri Transmigrasi)
Proses dan Tahapan di MPR
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penentuan dua nama calon sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
Meski demikian, Presiden berencana mengumpulkan partai koalisi pengusung untuk membahas calon wapres pengganti Gibran.
Setelah MPR mengirim surat permintaan, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya.
Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih salah satu dari dua calon tersebut.
MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat hari ini (13/11/2026) untuk membahas tahapan ini, termasuk pembentukan tim verifikasi berkas dan tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR.
Sosok yang akan mendampingi Prabowo nanti bukan hanya akan mengisi sisa masa jabatan hingga 2029, tetapi juga akan menjadi penentu arah kebijakan dan stabilitas politik di sisa pemerintahan.
Siapa pun yang dipilih, publik menanti keputusan Prabowo yang akan menjadi penentu arah baru kekuasaan. (ak/*)
