PADANG, Sumbarpro — Hampir setahun pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir 2025 lalu, pemerintah terus menggenjot percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air di wilayah Sumbar.
Perbaikan fisik mulai dari pembangunan tanggul hingga penyediaan akses air bersih bagi warga terdampak dipercepat.
Pengerjaan ini dilakukan di tengah ancaman potensi banjir dan longsor susulan yang masih membayangi sejumlah daerah.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengakui, tantangan penanganan di lapangan terbilang berat akibat bencana yang datang berulang.
Selain itu, sebaran wilayah terdampak musibah di Sumatera tergolong sangat luas karena mencakup tiga pemerintah provinsi serta 53 pemerintah kabupaten dan kota.
“Pemerintah baik pusat dan daerah tidak berhenti melakukan rehabilitas dan konstruksi pascabencana Sumatera meski tidak mudah tantangannya. Karena satu, wilayah yang terdampak sangat luas. Karena menyangkut 53 pemerintahan kabupaten/kota terdampak. Kita belum pernah mengalami bencana yang luas seperti ini,” kata Tito dalam keterangan resminya, dikutip Senin (26/10/2026).
Tito menekankan pentingnya langkah cepat pemulihan area terdampak melalui perbaikan prasarana dan pemulihan layanan dasar warga.
Penanganan tersebut mengacu pada Dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Acuan kerja tersebut mengusung prinsip pembangunan kembali kawasan menjadi lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
Pendekatan ini diterapkan agar infrastruktur yang dibangun memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan. (ak/*)
