Solok, Sumbarpro — Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, menerima kunjungan kerja Kepala Posko Nasional Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi (PRR), Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, beserta rombongan di Guest House Bupati Solok, Arosuka, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mempercepat penanganan serta pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Solok, Asisten III Setda Kabupaten Solok Eva Nasri, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Khairul, serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Solok.
Sementara dari Posko Nasional Satgas PRR, hadir Anggota Anev Kolonel Laut (S) Dr. Daniel Setiawan, Sesditjen Linjamsos Kemensos Beni Sujanto, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama Ir. Yosephus Nugroho, Pengawas Ahli Pertama Ario, serta Staf Posko Pratu Jainuddin Nur.
Dalam sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim Satgas PRR ke daerahnya.
Ia menekankan pentingnya penanganan pascabencana secara terpadu demi memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal.
“Pemerintah Kabupaten Solok tentu sangat mengharapkan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat serta seluruh pihak terkait. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pascabencana dapat kita selesaikan secara bersama-sama,” ujar Jon Firman Pandu.
Bupati menambahkan bahwa hal mendesak saat ini adalah kepastian bagi warga terdampak, baik menyangkut tempat tinggal, pemulihan ekonomi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Sementara itu, Kaposko Nasional Satgas PRR, Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, menjelaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memantau langsung perkembangan situasi di daerah sekaligus memastikan koordinasi lintas sektor berjalan lancar.
“Kami datang untuk melihat secara langsung kondisi dan perkembangan di daerah, sekaligus memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama,” terangnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya validitas data dari pemerintah daerah sebagai pijakan utama dalam menentukan kebijakan serta langkah percepatan rekonstruksi di Kabupaten Solok. (ak/*)
