JAKARTA, Sumbarpro – Pemerintah berencana membagikan telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat. Setiap HP yang dibagikan akan dilengkapi rekening bank digital dengan saldo awal Rp50.000. Program ini menyasar warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank.
Rencana itu diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” ujar Hashim.
Ia menjelaskan, program ini bertujuan memperluas inklusi keuangan sekaligus mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial. Ke depannya, bansos tidak lagi diberikan dalam bentuk uang tunai. Kementerian Keuangan akan mengirimkan dana bantuan langsung ke rekening digital penerima yang terhubung dengan ponsel mereka.
“Semua bantuan tunai tidak lagi dalam bentuk tunai, tetapi akan dikirim oleh Kementerian Keuangan langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka,” katanya.
Hashim menyebut pemerintah telah menugaskan dua bank untuk menyediakan rekening gratis bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan atau belum memiliki rekening bank. Kedua bank itu adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Kedua bank itu diberi tugas untuk memberikan rekening bank kepada 30 persen penduduk Indonesia,” ungkapnya.
Kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun. Setiap rekening akan mendapat saldo awal Rp50.000, sementara biaya pembukaan rekening yang biasanya mencapai Rp50.000 akan digratiskan.
Selain mempermudah penyaluran bansos, program ini juga dimaksudkan untuk menjangkau aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum tercatat dalam sistem formal.
“Dari sinilah pemerintah berharap bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan negara,” ucapnya.
Meski demikian, pelaksanaannya belum berjalan tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan program baru bisa dijalankan pada awal 2027.
“Tahun ini masih kita bahas. Insya Allah awal 2027 (berjalan programnya),” ujarnya.
Mekanisme pemberian rekening rencananya dilakukan secara otomatis berbarengan dengan proses pembuatan KTP. Sistem penyaluran ini disebut sudah terintegrasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Rencana pembagian HP gratis ini menuai tanggapan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). FITRA menilai program tersebut perlu dikaji lebih dalam. Lembaga itu menyoroti potensi pemborosan anggaran serta efektivitas program dalam mencapai tujuan yang dicanangkan. (ak/*)
