Sumbarpro
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Pariaman menggelar Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami selama dua hari, 29-30 September 2026.
Acara dipusatkan di Lapangan Parkir Josal Football Academy, Dusun Sirambang, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara.
Kegiatan ini penting. Sumatera Barat adalah daerah rawan bencana. Gempa bumi bisa datang kapan saja. Tsunami mengintai di pesisir. Gunung Marapi masih aktif. Banjir bandang dan tanah longsor langganan datang setiap musim hujan.
Jadi, melatih warga menghadapi bencana bukan pilihan, melainkan keharusan. Gladi ini adalah langkah yang tepat. Tapi jangan berhenti di situ.
Nilai utama dari simulasi adalah menemukan celah atau kekurangan dalam kesiapsiagaan. Hasil gladi harus menjadi input bagi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Temuan dari gladi harus diterjemahkan menjadi kebutuhan konkret.
Artinya, kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan.
Keberhasilan latihan tidak diukur dari kerapian skenario, melainkan dari banyaknya pelajaran yang bisa dipetik.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan enam langkah tindak lanjut yang harus dijalankan pasca-glad ini. Mulai dari pendokumentasian hasil evaluasi, penguatan sistem komando, pengujian saluran komunikasi, penerusan materi ke kabupaten dan kota, pelibatan warga, hingga menjadikan kesiapsiagaan sebagai budaya harian.
Semua poin itu bagus. Tapi sekali lagi, semua itu harus dibuktikan di lapangan.
Kita sering melihat gladi bencana hanya menjadi acara seremonial tanpa ada tindak lanjut. Tidak ada anggaran yang dialokasikan. Tidak ada pelatihan lanjutan untuk warga. Tidak ada perbaikan jalur evakuasi. Tidak ada penguatan sistem peringatan dini.
Akibatnya, ketika bencana benar-benar datang, warga tetap panik. Korban tetap berjatuhan. Ini yang harus diubah.
Gladi di Pariaman ini harus menjadi titik balik. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus segera menindaklanjuti temuan di lapangan.
Misalnya, apakah jalur evakuasi sudah jelas? Apakah papan petunjuk arah sudah terpasang di setiap sudut kota? Apakah sirine peringatan tsunami berfungsi dengan baik? Apakah warga tahu ke mana harus lari ketika gempa mengguncang? Apakah bangunan sekolah dan rumah sakit tahan gempa?
Selain itu, anggaran kebencanaan harus diperkuat. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran rutin untuk mitigasi.
Perbaiki sistem peringatan dini. Bangun tempat evakuasi sementara yang layak. Latih relawan secara berkala. Libatkan sekolah dan pesantren dalam simulasi.
Ajari anak-anak sejak dini apa yang harus dilakukan saat gempa. Karena gempa tidak mengenal usia. Anak-anak adalah kelompok paling rentan.
Peran masyarakat juga kunci. Warga tolong warga adalah prinsip utama saat bencana melanda. Sebelum bantuan datang, merekalah yang harus bertindak.
Karena itu, kesiapsiagaan warga harus dibangun. Bukan hanya di kota, tetapi juga di nagari dan desa terpencil.
Warga perkotaan, warga di pesisir, di lereng gunung, dan di pedalaman berhak mendapat pengetahuan yang sama. Pemerintah harus memastikan informasi dan pelatihan sampai ke mereka.
Simulasi tidak boleh dilakukan sekali setahun lalu selesai. Tapi harus menjadi bagian dari budaya harian.
Setiap sekolah, setiap kantor, setiap permukiman harus punya prosedur tetap menghadapi bencana.
Setiap keluarga harus punya rencana darurat. Di mana titik kumpul. Apa yang harus dibawa. Siapa yang harus dihubungi.
Pada akhirnya, bencana adalah keniscayaan. Kita tidak bisa mencegah gempa atau tsunami. Tapi kita bisa mengurangi risikonya.
Dengan koordinasi yang kuat, bantuan bisa cepat datang. Dengan persiapan yang matang, korban jiwa bisa ditekan. Mari jadikan kesiapsiagaan sebagai gaya hidup. *
