Padang, Sumbarpro – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mewacanakan kebijakan yang mengharuskan setiap pasangan yang ingin menikah di Kota Padang untuk melampirkan surat keterangan bebas HIV/AIDS yang dikeluarkan oleh rumah sakit.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua DPRD Padang, Muharlion, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemko Padang.
Menurutnya, langkah ini merupakan upaya pencegahan yang baik dalam mengurangi risiko penyebaran HIV/AIDS di masyarakat.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Saat ini kita tidak tahu apakah pasangan yang ingin menikah benar-benar terbebas dari HIV/AIDS. Dengan adanya pemeriksaan yang tetap menjaga kerahasiaan, diharapkan Pemko Padang dapat memperkecil risiko penyebaran virus ini di tengah masyarakat,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).
Muharlion juga mengusulkan agar Pemko Padang tidak hanya melakukan pemeriksaan HIV/AIDS kepada calon pengantin, tetapi juga kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang.
“Jadi, tidak hanya pemeriksaan narkoba saja, tetapi juga pemeriksaan HIV/AIDS bagi para ASN,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat bayi yang telah terpapar HIV/AIDS.
Oleh karena itu, Pemko Padang mempertimbangkan kebijakan pemeriksaan HIV/AIDS bagi pasangan yang hendak menikah sebagai langkah pencegahan.
“Terkait teknis pelaksanaannya, akan kami bahas lebih lanjut. Namun, saat ini kebijakan ini masih dalam tahap wacana. Selain itu, kami juga akan memperkuat edukasi mengenai bahaya HIV/AIDS melalui program Smart Surau, yang bertujuan membangun karakter anak-anak,” jelasnya.
Selain program Smart Surau, Pemko Padang juga akan menjalankan program Sinergi Nagari, yang bertujuan meningkatkan potensi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dengan melibatkan dubalang-dubalang sebagai bagian dari pendekatan berbasis kearifan lokal.
“Dengan adanya program ini, kami berharap dapat memperkuat edukasi dan pencegahan HIV/AIDS di Kota Padang,” pungkas Maigus Nasir. (edt/*)
