Daftar Isi
Jakarta, Sumbarpro — Suasana khidmat menyelimuti Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026).
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Mengusung tema besar “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, agenda kenegaraan tahun ini memiliki kekhususan tersendiri. Untuk pertama kalinya dalam dua agenda terpisah, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan.
Pelaksanaan agenda yang semestinya berlangsung pada 16 Agustus atau sehari sebelum puncak perayaan HUT Proklamasi itu dimajukan karena tanggal 16 Agustus 2026 jatuh pada hari Minggu.
Sesuai ketentuan yang berlaku, maka agenda kenegaraan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
Sidang pagi berlangsung pukul 08.30 hingga 10.47 WIB, dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Hadir dalam forum tersebut para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden terdahulu beserta istri, pimpinan lembaga negara, para menteri dan pejabat setingkat, pimpinan partai politik, serta duta besar dan perwakilan negara sahabat.
Agenda dilanjutkan pada siang hari pukul 13.30 hingga 16.07 WIB dengan Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani untuk penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan.
Kerja Keras Kabinet dan 121 Kebijakan Transformatif
Mengawali pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menyoroti dedikasi luar biasa dari jajaran Kabinet Merah Putih yang telah bekerja keras selama 21 bulan pemerintahannya.
Dalam pernyataan yang mengundang perhatian seluruh peserta sidang, Presiden mengungkapkan betapa beratnya beban kerja yang diemban para pembantunya.
“Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit, ada yang pingsan, ada yang dioperasi, banyak yang kecapekan,” tutur Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara memaparkan capaian monumental pemerintahannya. Dalam 21 bulan atau tepatnya 663 hari masa pemerintahan, Presiden Prabowo mengklaim telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif.
Kebijakan-kebijakan tersebut, menurut Presiden, diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintahan yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” tegas Presiden Prabowo di hadapan seluruh peserta sidang.
APBN sebagai Alat Perjuangan
Memasuki sesi siang, Presiden Prabowo kembali berdiri di podium untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Dalam pidatonua, Presiden menegaskan filosofi mendasar yang melandasi pengelolaan keuangan negara. APBN, menurut Presiden, bukan sekadar dokumen angka-angka belaka.
“APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih dari itu, Presiden memandang APBN sebagai alat untuk memperkuat bangsa serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.
Amanah konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat menjadi landasan utama penyusunan RAPBN 2027.
Presiden menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap rakyatnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan fiskal pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Target Ekonomi Makro dan Disiplin Fiskal
Dalam pemaparannya, Presiden Prabowo mengungkapkan sejumlah asumsi makro ekonomi yang menjadi pijakan RAPBN 2027.
Target pertumbuhan ekonomi pada 2027 ditetapkan sebesar 6 persen, angka yang lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Peningkatan target ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap prospek perekonomian nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Target pertumbuhan 6 persen pada 2027 menjadi pijakan strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Untuk menopang target tersebut, RAPBN 2027 memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, meningkat dari APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menetapkan target defisit APBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini menunjukkan penurunan dari rencana defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB atau sekitar Rp689,1 triliun.
Penurunan defisit ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dan keberlanjutan anggaran negara.
Fokus pada Program Prioritas
RAPBN 2027 mengalokasikan anggaran untuk delapan program kerja prioritas pemerintah, yang mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Meskipun rincian detail dari kedelapan program tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan DPR, arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden memberikan gambaran tentang prioritas pembangunan ke depan.
Sidang Paripurna DPR RI dihadiri oleh 463 anggota dari seluruh fraksi. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPK Isma Yatun, serta para menteri koordinator. (ak/*)
