PADANG, Sumbarpro – Pakar geologi Dwikorita Karnawati menyebut kondisi topografi membuat Sumatera Barat tidak signifikan terdampak El Nino. Namun, kondisi yang sama juga membuat wilayah tersebut rawan banjir bandang.
Hal itu disampaikan Dwikorita menanggapi peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menurutnya, ada daerah lain di Indonesia yang berpotensi mengalami peristiwa serupa.
“Ada. Karena begini, wilayah Indonesia ini kan sangat luas, topografinya bervariasi dan geografi di Sumatera Barat dan topografi di sana, yang terhalang oleh perbukitan barisan itu mengkondisikan daerah tersebut tidak signifikan terdampak El Nino,” ujarnya, dikutip dari tayangan KompasTV, Rabu (23/9/2026).
Dengan kondisi topografi tersebut, daerah itu tidak mengalami kekeringan. Sebaliknya, hujan justru dapat turun sepanjang tahun.
“Daerah lain kekeringan, karhutla ya, tapi wilayah tersebut karena posisi geografis dan kondisi topografinya, tetap mengalami musim hujan di sepanjang tahun,” ujarnya.
Daerah-daerah semacam itu, lanjut Dwikorita, dapat diketahui dari adanya jejak-jejak kipas aluvial. Biasanya, itu berada di daerah dengan bentang alam lereng-lereng curam.
“Artinya wilayah tersebut selama masih terpengaruh oleh hujan dengan intensitas tinggi dan kondisi bentang alamnya terdiri dari lereng-lereng yang curam ya, kemudian ada jejak-jejak kipas aluvial,” tuturnya.
“Sebetulnya itu sudah bisa diidentifikasi sebelum kejadian zona-zona mana yang rentan banjir bandang,” sebutnya.
Ia juga membenarkan peristiwa banjir bandang di musim kemarau bukan hal yang luar biasa. Menurutnya, hal itu tergantung pada topografi masing-masing daerah.
“Betul, betul. Di wilayah Indonesia hal semacam itu menjadi suatu hal yang umum terjadi, tapi poinnya adalah dengan mengetahui itu, mestinya mitigasinya itu menjadi semakin baik.”
Dwikorita menyampaikan biasanya kejadian banjir bandang memiliki periode berulang. Namun, saat ini waktu berulangnya menjadi semakin cepat. Hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh bukaan lahan yang semakin luas.
“Yang menjadi persoalan penting, periode ulangnya itu biasanya panjang. Katakanlah 100 tahun sekali atau 50 tahun sekali. Tapi saat ini menjadi semakin sering. Mungkin hanya 20 tahun, 10 tahun, atau bahkan 5 tahun sekali,” ujarnya.
“Karena apa? Nah, karena terlihat bahwa lahan itu sudah semakin luas terbuka, sehingga mengakibatkan periode ulang semakin pendek.”
Mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah daerah di wilayah yang mungkin terdampak bencana semacam itu, menurutnya perlu ada identifikasi ulang tata ruang.
“Nah, yang pertama cek lagi identifikasi tata ruang. Saya yakin di setiap provinsi itu ada Dinas PU ataupun ESDM-nya. Beliau-beliau di sana itu akan bisa melakukan identifikasi zona-zona mana yang akan rawan tersebut,” katanya.
Selain itu, akademisi juga dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dini zona rawan. Dengan begitu, tata ruang dapat diatur dengan menghindari zona bahaya banjir bandang.
Jika pembangunan di area rawan bencana tidak dapat dihindari, Dwikorita menyebut perlu memasang sistem peringatan dini.
“Jadi, kalau kita tidak bisa, artinya menghindar zona bahaya, terpaksa harus tinggal di zona bahaya, harus diberi informasi kapan harus segera evakuasi meninggalkan daerah tersebut,” ucapnya.
“Dan yang lebih penting lagi, lingkungan, lahan yang terbuka itu harus kembali dihijaukan agar mengurangi periode ulang yang terlalu sering.”
Masyarakat juga perlu menyiapkan jalur evakuasi dan mengecek apakah lokasi pemukimannya masuk daerah kategori rawan.
“Sebetulnya BNPB itu sudah menyediakan aplikasi Inarisk. Jadi, cek di aplikasi Inarisk, posisi kita berada itu termasuk rawan apa. Rawan bencana gempa bumi, banjir bandang, atau bencana apa,” kata Dwikorita. (ak/*)
