BENCANA kembali menimpa Sumatera Barat. Banjir bandang atau galodo menerjang pusat pemerintahan Kabupaten Solok pada Senin malam, 21 September 2026.
Air bah datang tiba-tiba membawa lumpur, batu, dan material kayu. Warga panik.
Kantor pemerintahan porak poranda. Infrastruktur, rumah warga, lahan pertanian, dan peternakan hancur.
Delapan orang terluka, satu orang meninggal, satu orang masih hilang.
Di balik musibah ini, ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Sudah sejauh mana pemerintah menyiapkan mitigasi?
Potensi bencana dipengaruhi berbagai faktor. Curah hujan tinggi, kondisi gunung api, dan perubahan lingkungan. Semua itu butuh kesiapsiagaan.
Setiap kali bencana datang, pejabat berbicara soal mitigasi. Setelah air surut, semuanya kembali seperti biasa.
Tidak ada perbaikan berarti. Tidak ada evaluasi menyeluruh. Tidak ada anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk pencegahan. Yang ada hanya rapat koordinasi dan pernyataan di media.
Sumatera Barat adalah daerah rawan bencana. Banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan kabut asap datang silih berganti.
Daerah aliran sungai di banyak kabupaten dan kota sudah rusak. Hutan di hulu gundul. Alih fungsi lahan terjadi di mana-mana.
Air hujan tidak lagi diserap tanah, tetapi langsung mengalir deras ke hilir. Inilah yang membuat banjir bandang datang dengan cepat dan ganas.
Kabupaten Solok sudah berkali-kali dilanda galodo. Ini bukan yang pertama. Pola bencananya sama. Hujan deras di hulu, lalu air bah meluncur ke permukiman.
Kalau sudah begini, yang disalahkan sering kali cuaca. Padahal akar masalahnya adalah kerusakan lingkungan dan lemahnya tata ruang. Pembangunan di kawasan resapan terus terjadi. Penambangan dan penebangan liar sulit dikendalikan.
Karena itu, mitigasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya menyiapkan jalur evakuasi dan tenda pengungsian. Lebih dari itu, pemerintah harus memperbaiki ekosistem hulu. Reboisasi harus jalan.
Penegakan hukum terhadap perusak lingkungan harus tegas. Tata ruang harus dijalankan sesuai aturan. Jangan beri izin pembangunan di kawasan rawan bencana.
Sistem peringatan dini juga harus berfungsi. Jangan hanya dipasang lalu dibiarkan rusak. Warga di bantaran sungai dan lereng bukit harus dilatih menghadapi situasi darurat.
Informasi cuaca ekstrem harus cepat sampai ke kampung-kampung. Manfaatkan pengeras suara masjid, relawan nagari, dan grup komunikasi warga. Jangan tunggu air naik dulu baru bergerak.
Pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran kebencanaan yang memadai. Jangan sampai dana baru dicari setelah bencana terjadi. Biaya evakuasi, logistik, dan pemulihan harus siap sejak awal.
Korban bencana juga tidak boleh dibiarkan menanggung kerugian sendirian. Rumah rusak, sawah tertimbun, dan harta benda hilang harus mendapat bantuan yang layak.
Bencana adalah ujian bagi negara. Kehadiran pemerintah di tengah rakyat yang kesusahan adalah bukti tanggung jawab.
Warga butuh tempat tinggal, anak-anak butuh sekolah, petani butuh lahan baru. Pemulihan pasca bencana sama pentingnya dengan evakuasi.
Kita berharap musibah di Solok menjadi yang terakhir. Tapi harapan saja tidak cukup. Butuh kerja nyata. Butuh koordinasi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Butuh gotong-royong yang solid.
Mitigasi bukan proyek sesaat, melainkan investasi jangka panjang demi keselamatan rakyat. Jangan tunggu korban berjatuhan baru sibuk. Sekarang saatnya bertindak. *
