Padang, Sumbarpro – Dewan Pers menyoroti praktik rangkap jabatan yang melibatkan wartawan sekaligus anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan.
Praktik ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam independensi wartawan dalam menyajikan informasi yang objektif dan berimbang.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengungkapkan, pihaknya telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait dugaan keberpihakan dalam pemberitaan akibat keterlibatan wartawan dalam LSM.
“Banyak laporan yang masuk terkait netralitas informasi yang disajikan wartawan yang juga aktif dalam LSM. Hal ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kredibilitas pers,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, dikutip Minggu (16/2/2025).
Dewan Pers menyoroti beberapa praktik yang dinilai tidak etis, antara lain kutipan ganda, yakni media mengutip wartawannya sendiri sebagai narasumber dengan dua atribusi, baik sebagai wartawan maupun sebagai aktivis LSM.
Lalu, pengakuan ganda, di mana wartawan lebih dulu memperkenalkan diri sebagai anggota LSM sebelum menyatakan dirinya sebagai jurnalis, sehingga membingungkan narasumber mengenai identitasnya.
Dewan Pers mengimbau wartawan yang masih merangkap jabatan agar mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari aktivitas LSM guna menjaga kemurnian profesi jurnalistik.
“Independensi wartawan adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Wartawan harus bekerja secara profesional tanpa berpihak pada kepentingan tertentu,” tegas Ninik.
Dewan Pers menegaskan akan terus mengawasi praktik jurnalistik di Indonesia guna memastikan pemberitaan tetap akurat, berimbang, dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok. (edt/*)
