BUKITTINGGI, Sumbarpro – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial F.
Keputusan tegas ini diambil setelah F terbukti mangkir kerja selama berbulan-bulan dan diduga kuat mencatut nama Wali Kota Bukittinggi untuk melancarkan aksi penipuan bermodus pengadaan bahan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap F telah ditandatanganinya langsung pada Kamis (12/11/2026), setelah pihaknya mengantongi persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Malah hari ini sudah saya tandatangani, saya pecat. Pegawai itu, dengan persetujuan BKN, sudah setuju,” tegas Ramlan seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Bukittinggi, Asrar Fernando, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, alasan utama pemecatan adalah pelanggaran disiplin berat. F tercatat bolos masuk kantor tanpa keterangan sah selama berbulan-bulan.
Berdasarkan regulasi kepegawaian, akumulasi ketidakhadiran tanpa alasan selama 24 hari kerja atau lebih sudah memenuhi unsur pelanggaran berat yang berujung pada pemecatan.
“Proses pemecatannya telah mendapatkan persetujuan teknis dari BKN,” jelas Asrar, dikutip dari keterangan resmi Pemko.
Bukan hanya soal disiplin, sepak terjang F juga mencoreng institusi. Ia diduga kuat melakukan penipuan dengan mencatut nama Wali Kota.
F mengklaim memiliki kedekatan khusus dengan Ramlan Nurmatias untuk meyakinkan para korbannya. Kedekatan itu dijadikan alat untuk mengumpulkan dana dengan janji memasok bahan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
F menjanjikan keuntungan atau fee sebesar 20 persen setiap bulan kepada para korban yang bersedia menjadi pemodal. Dengan mencatut nama Ramlan, ia berhasil meminta korban menyalurkan dana hingga ratusan juta rupiah.
Karena keuntungan yang dijanjikan tak kunjung dicairkan, aksi penipuan ini akhirnya terungkap dan viral di media sosial.
Wako Ramlan Nurmatias pun membantah keras segala tuduhan yang mengaitkan namanya dengan aksi penipuan tersebut.
Ia menegaskan tidak pernah mengenal F secara personal maupun kedinasan, dan sama sekali tidak pernah menjadi beking atau pemodal proyek apa pun di Bukittinggi.
“Saya tidak kenal dia sama sekali. Jadi nama saya dijual-jual. Ini tidak benar, sekali lagi saya tegasnya, saya tidak pernah menjadi bekingan siapapun untuk proyek apapun,” ujar Ramlan.
Ramlan juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjual nama pejabat daerah demi keuntungan pribadi.
Ia memastikan tidak pernah memberi mandat kepada siapa pun untuk menjanjikan sesuatu dengan mengatasnamakan dirinya.
Diketahui, F merupakan pegawai pindahan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang ditempatkan di Bagian Protokoler Pimpinan (Prokopim) di lingkungan Balai Kota.
Meski SK pemecatan telah diteken, Sekda menyarankan agar para korban tetap melapor ke penegak hukum. Sebab, tindakan penipuan yang dilakukan F merupakan perbuatan pribadi, bukan atas nama institusi. (edt/*)
