PADANG, Sumbarpro — Warga Kuranji, Padang, kini menantikan selesainya pembangunan Jembatan Kampung Tanjung yang lebih besar dan kuat.
Jembatan yang sempat hancur akibat banjir bandang pada November 2025 ini dibangun ulang dengan ukuran lebih luas untuk memulihkan akses pendidikan dan ekonomi warga.
Jembatan yang menghubungkan kawasan Gunung Sari dengan Pasar Belimbing itu merupakan akses vital bagi anak-anak menuju sekolah, petani mengangkut hasil bumi, serta aktivitas warga sehari-hari.
Ketika banjir bandang melanda, jembatan tersebut hancur sehingga aktivitas warga terganggu.
“Waktu galodo November 2025 ya, ini jembatan hancur, susah dilewati. Sehingga akses anak sekolah, masyarakat terputus,” ujar Muhammad Refendi, warga setempat, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, warga terpaksa menyeberangi sungai atau memutar melalui kawasan Guo dan Baipas. Kondisi itu sangat menyulitkan, terutama bagi pelajar dan petani.
Kini, pembangunan jembatan baru yang dimulai akhir Juli 2026 ditargetkan selesai pada minggu ketiga Desember 2026. Infrastruktur ini dirancang lebih besar dari sebelumnya.
“Lebih lebar, lebih panjang. Tadinya 17 meter, sekarang 30 meter. Lebarnya dari 6 ke 9 meter,” jelas Refendi.
Keberadaan jembatan ini sangat penting karena menjadi akses utama menuju SMP Negeri 41 Padang serta jalur petani dari Gunung Sari menuju Pasar Belimbing.
“Semoga akses masyarakat yang dari daerah Gunung Sari ke Pasar Belimbing membawa hasil panen, hasil bumi, sama akses anak sekolah cepat terselesaikan,” harapnya.
Pembangunan jembatan dengan dukungan anggaran sekitar Rp8,8 miliar dari dana transfer ke daerah (TKD) itu melibatkan sekitar 40 pekerja.
Pengerjaan dilakukan siang dan malam untuk mengejar target. Rangka utama jembatan dibuat di Jambi, kemudian dibawa ke lokasi untuk dipasang.
Medan tanjakan menuju kawasan Sungkai menjadi tantangan dalam pengangkutan material.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, menyatakan total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai sekitar Rp3,7 triliun berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Selain hunian, Pemko Padang menangani infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui dukungan TKD lebih dari Rp350 miliar.
Pemulihan infrastruktur sungai masih menjadi pekerjaan besar. Balai Wilayah Sungai telah melakukan normalisasi dengan mengeruk sedimen dan menyusun batu besar di alur sungai.
“Selama ini Balai Wilayah Sungai sudah bekerja. Mereka melakukan pekerjaan normalisasi sungai, mengeruk sedimen yang ada di sungai, kemudian batu-batu besar yang ada di sungai itu sudah mereka susun. Sudah berjalan. Tapi itu sifatnya sementara,” jelas Hendri.
Untuk penanganan permanen, pemerintah pusat menyiapkan pembangunan sabo dam dan check dam dengan anggaran sekitar Rp1,2 triliun yang diperkirakan rampung pada 2028.
Pemulihan juga meliputi infrastruktur irigasi yang rusak, termasuk Irigasi Gunung Nago.
Pembagian tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi mengikuti kewenangan masing-masing pemerintah, baik kota, provinsi, maupun pusat. (ak/*)
