Daftar Isi
Jakarta, Sumbarpro — Kabar pahit menjelang HUT Kemetke-81 Republik Indonesia, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan gaji guru pada tahun 2027.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Meskipun anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 melonjak 13,9 persen menjadi Rp820,9 triliun, naik sekitar Rp100 triliun dari anggaran 2026 sebesar Rp720,8 triliun, namun alokasi tambahan tersebut sama sekali tidak dialokasikan untuk kenaikan gaji para pendidik.
“Enggak,” tegas Purbaya saat ditanya apakah kenaikan anggaran pendidikan akan diikuti kenaikan gaji guru.
“Belum, belum, belum direncanakan,” tambahnya.
Anggaran Pendidikan yang Membesar, Guru Jalan di Tempat
Total pagu belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, dengan alokasi pendidikan mencapai 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Rincian penyaluran anggaran pendidikan 2027 meliputi belanja pemerintah pusat Rp490,7 triliun, transfer ke daerah Rp277,1 triliun, dan pembiayaan Rp53 triliun.
Program yang dibiayai mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, renovasi 12.215 unit sekolah, hingga pembangunan 100 Sekolah Rakyat.
Pemerintah memang tetap mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1,3 juta guru non-PNS serta 1,7 juta guru ASN daerah, dan tambahan penghasilan bagi sekitar 20.700 guru ASN daerah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyiapkan Rp14,9 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN.
Namun semua itu merupakan kelanjutan program yang sudah berjalan, bukan kenaikan gaji pokok.
Alokasi Rp240 Triliun untuk MBG
Anggaran fantastis sektor pendidikan tersebut cukup besar dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai sekitar Rp240 triliun pada 2027. Program ini ditargetkan menjangkau 60,6 juta penerima manfaat.
Yang menarik, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah memerintahkan agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Namun MK memberi kelonggaran bahwa putusan itu baru harus dieksekusi paling lambat dalam APBN 2028. Artinya, sepanjang 2027, anggaran MBG masih “menempel” pada anggaran pendidikan. Sehingha, ruang fiskal untuk kenaikan gaji guru teramat sempit.
“Bukan Berarti Tidak Mungkin,” Kata Menkeu, dikutip dari Sindonews.
Meski tegas menyatakan belum ada rencana, Purbaya membuka peluang kenaikan gaji guru di tengah tahun jika kondisi fiskal memungkinkan.
“Bukan berarti enggak mungkin. Kan bisa saja sambil berjalannya waktu nanti kalau memang pemerintah punya uang lebih dan emang dibutuhkan, kita bisa tambah juga. Tapi sekarang belum direncanakan,” ujarnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pintu kenaikan gaji guru masih terbuka, namun sangat bergantung pada kemampuan keuangan negara di masa mendatang
Hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah ketergantungan yang terbilang spekulatif mengingat target defisit APBN 2027 ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap PDB, turun dari 2,68 persen pada 2026.
DPR Dorong Kenaikan Gaji, Pemerintah Belum Bergerak
Sebelumnya, DPR justru menunjukkan sikap berbeda. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong pemerintah untuk memasukkan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen melalui kenaikan gaji serta tunjangan dalam pembahasan RAPBN 2027.
“Kalau hakim naik, TNI tukinnya (tunjangan kinerja) naik, maka guru dan dosen juga kami dorong untuk naik gaji dan tunjangannya,” tegasnya di kompleks parlemen.
Namun hingga konferensi pers RAPBN digelar, pemerintah belum mengajukan formula atau skema konkret terkait peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Fokus pada Infrastruktur
Pemerintah tampaknya memilih jalur berbeda, dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang ada untuk program peningkatan mutu pembelajaran, termasuk pembangunan fasilitas sekolah unggul dan program gizi nasional.
Selain MBG, anggaran pendidikan 2027 juga akan dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,2 juta siswa, BOP PAUD bagi 6,3 juta peserta didik, beasiswa LPDP, serta berbagai program peningkatan kualitas guru melalui beasiswa S1/D4, pendidikan profesi guru, dan pengembangan kompetensi.
Pemerintah mungkin berargumen bahwa peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp14,9 triliun adalah langkah maju.
Namun jumlah itu jika dibandingkan dengan Rp240 triliun untuk MBG, terlihat seperti setetes air di tengah lautan.
Pertanyaan besar pun menggantung, di mana prioritas sebenarnya?
Tahun 2027 akan menjadi tahun kelima belas sejak amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan 20 persen dijalankan, namun kesejahteraan guru yang merupakan ujung tombak pendidikan, masih terus berada di titik yang sama. (ak/*)
